Aspal yang sudah mengelupas meski bari dikerjakan
PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Pengaspalan jalan yang berlokasi di Dusun Dungkeddung, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan menjadi sorotan.
Pasalnya jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah meski baru beberapa bulan dikerjakan.
Proyek yang dikerjakan menggunakan Dana APBD Tahun 2017 tersebut mulai dikeluhkan masyarakat. Sebab, sebagian ruas jalan sudah terkelupas dan dikhawatirkan segera menjadi kubangan.
Untuk diketahui lapisan aspal yang sangat tipis itu pun menimbulkan sorotan dari salah saru aktivis pergerakan di Kabupaten Pamekasan.
Didin LaNyala sebutan akrab dari ketua aktivis Gerakan Tangan-Tangan Revolusi (GETAR) tersebut mengatakan, pengaspalan jalan yang sangat vital bagi warga setempat yang harusnya memperlancar angkutan hasil panen, justru tidak bertahan lama meski menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
Herannya, belum lama selesai dikerjakan, di beberapa titik aspal jalan sudah hancur.
“Lihat saja, masih hitungan bulan pengerjaannya sudah rusak. Tentu akan semakin rusak bila dilewati truk-truk pengangkut perkebunan milik masyarakat setempat,” ujar didin, selasa (17/04/18).
Lebih lanjut, menyikapi hal ini, Didin akvitis GETAR tersebut meminta kepada BPKP atau BPK agar segera melakukan audit terhadap proyek tersebut, karena sangat tidak masuk akal pekerjaan yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah hancur.
“kami minta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan dapat benar-benar mengawasi perkerjaan tersebut, jangan hanya duduk-duduk saja di kantor menikmati kursi empuk dan AC di dalam ruangan, sementara proyek yang menggunakan uang negara di lapangan menjadi mubazir,” ujarnya kepada lingkarjatim.com.
Disarankannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan agar meninjau langsung ke lokasi dan mengingatkan rekanan agar memperbaiki jalan tersebut. Sebab, dana yang begitu besar dialokasikan untuk proyek tersebut harus dapat dinikmati masyarakat. (hn/lim)
