Soekarwo Gubernur Jawa Timur
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta sekaligus mengingatkan ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat di Badan Usaha Milik Daerah untuk menghindari politik pada Pilkada 2018 di Jatim. Pesan orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menyusul kehadiran Komisaris Utama Bank UMKM Jatim, Rasiyo, di sela silaturahim antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Wisma Guru Surabaya, Rabu kemarin.
“Aturannya jelas tidak boleh. Maka PNS dan pejabat BUMD harus hindari untuk ikut berpolitik, terutama di masa kampanye ini,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Kamis (1/3).
Menurut Pakde Karwo, sesuai peraturan tertulis bahwa pejabat BUMD tidak diperbolehkan terlibat. Jika tidak, maka bisa dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat.
“Pak Rasiyo akan habis masa jabatannya pada 21 Maret 2018. Tapi apapun itu jelas tidak boleh berpolitik apapun,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisaris Utama Bank UMKM Jatim Rasiyo membantah dirinya telah ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Namun, kata dia, kehadiran dirinya sebagai nama Dewan Penasihat PGRI Jatim, sehingga tidak mungkin menolaknya.
“Saya menemui Bu Khofifah dalam rangka silaturrahim dengan pengurus PGRI Jatim. Beliau kirim surat resmi ke PGRI Jatim sehingga tidak mungkin ditolak,” katanya.
Mantan Sekdaprov Jatim tersebut juga mempersilakan jika ada calon lain yang akan bersilaturahim dengan PGRI dan berdiskusi sekaligus berbagi masukan untuk kemajuan dunia pendidikan di Jatim. “Tentu kami siap, welcome untuk semua calon kalau bicara soal pendidikan,” ujarnya. (Mal/Lim)
