SAMPANG, Lingkarjatim.com – Program Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) di Kabupaten Sampang mendapat sorotan dari LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim). Pasalnya sejumlah kejanggalan realisasi yang tertuang dalam surat pertanggungjawaban (SPj) tidak sesuai dengan kondisi diinternal Partai Politik.
“Bakesbangpol selama ini hanya menerima bukti tersurat dari laporan pertanggungjawaban kegiatan dari setiap Parpol yang menerima bantuan itu,” kata Moh. Sidik Ketua Jaka Jatim Korda Sampang.
Hal tersebut bukan tanpa sebab, persoalan diinternal soal realisasi program kegiatan dari sejumlah Parpol terindikasi kuat terjadi kepada semua Parpol peserta pemilu lainnnya.
“Yang terjadi ditubuh Hanura Sampang beberapa waktu lalu menjadi pertanyaan besar atas laporan partai sebagai bentuk realisasi Banpol yang diterima,” tambahnya.
Tak ayal pihaknya menuding antar pihak terkait bermain mata untuk berbuat persekongkolan jahat demi memuluskan proses pelaporan dari setiap Parpol, hal tersebut diduga kuat demi menghindari gejolak disetiap partai.
“Kami menduga ini ada aktor yang bermain dalam proses penyusunan laporan program kegiatan, apalagi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terkesan disembunyikan,” imbuhnya.
“Bakesbangpol hanya mengklaim setelah diaudit oleh BPK realisasi anggaran hingga proses pelaporan sesuai, tapi tidak dibuktikan dengan hasil laporan nyata,” tegasnya.
Pihaknya meminta agar disetiap tahapan, semua pihak terkait bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, terlebih ada Inspektorat dan BPPKAD yang ikut dalam tim verifikasi bantuan keuangan tersebut.
“Program ini terkesan terselubung dan tidak terlihat ke khalayak umum, jadi kami meminta agar amanah yang diberikan dikerjakan sesuai dengan ketentuan, terutama disisi pengawasan,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang A. Rahem mengklaim bahwa dalam proses realisasi anggaran Banpol sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sampang.
“Semua tahapan sudah sesuai, bahkan dari proses pengajuan hingga laporan pertanggungjawaban sudah disetor ke BPK untuk diperiksa,” klaimnya.
Disinggung soal konflik internal Partai Hanura Sampang, pihaknya menyerahkan kepada internal partai yang bersangkutan, pihaknya fokus pada laporan realisasi banpol dari partai terkait.
“Kami tidak bisa masuk, harus diselesaikan sendiri, kami hanya memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang ada,” tandasnya. (Hyd/Lim)
