SURABAYA, Lingkarjatim.com – Sebanyak 10 perangkat pemungutan suara di Jawa Timur mengalami kelelahan, sakit hingga meninggal dunia ketika pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. Mereka terdiri dari empat petugas dari Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), dua Panitia Pemungutan Suara (PPS), tiga Linmas, dan satu tenaga pendukung KPU.
“Data merupakan laporan dari berbagai daerah di Jatim,” kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Senin (21/4/2019).
Rinciannya, satu orang bernama Agus anggota KPPS 04 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, meninggal dunia setelah mengantarkan logistik ke Kelurahan. Kemudian Joko Priyo Seputro Ketua PPS Kendalrejo, Srengat, Kabupaten Blitar.
Lalu di Kabupaten Sumenep, ada dua orang meninggal dunia yakni Asnawi Anggota PPS Desa Longos Kecamatan Gapura, dan Syaiful Ketua KPPS untuk TPS 03, Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.
Selanjutnya di Kabupaten Probolinggo, Ajis KPPS yang bertugas di TPS 01 Menyono Kuripan Probolinggo. Meninggal dunia setelah sempat kritis di Ruang ICU RS Dharma Husada Kota Probolinggo.
Di Kota Surabaya, Badrul Munir anggota KPPS 19 Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut meninggal dunia di rumah sakit, setelah sempat pingsan saat pelaksanaan penghitungan suara. “Selain petugas KPPS, juga ada petugas pendukung TPS yang juga meningal dunia,” ujarnya.
Di antaranya Iqbal tenaga pendukung KPU Jombang, meninggal dunia karena kecelakaan setelah pulang dari gudang logistik pukul 03.00 WIB dini hari. Lalu, Ismani petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di TPS 3 Kelurahan Surodinawan, meninggal dunia usai mengantarkan Kotak Suara dari TPS ke kelurahan.
Peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Lumajang, satu orang petugas Ketertiban TPS 24 Desa Pulo Kecamatan Tempeh meninggal dunia saat bertugas pada 17 April 2019. Di Kota Mojokerto juga ada satu orang Anggota Linmas di TPS 03 Kelurahan Surodinawan, meninggal pada saat pengiriman kotak suara hasil pemungutan, dan penghitungan dari TPS menuju PPS Surodinawan.
Anam memastikan honor untuk para petugas lapangan ini telah diberikan. Honor senilai Rp500 ribu potong pajak ini, telah mereka terima sebelum pemungutan suara “Kami masih terus mendata, nanti kami menggalang santunan swadaya di internal kami,” kata Anam.
Dengan kejadian ini, Anam berharap proses Pemilu Serentak berikutnya tidak digelar dalam satu hari, namun bisa dibuat dengan beberapa tahap. Misalnya Pemilu Legislatif dulu, baru kemudian disusul Pilpres dilaksanakan dalam satu tahun yang sama.
“Pemilu kali ini cukup menguras energi teman-teman di lapangan. Rata-Rata petugas KPPS selesai subuh, ada juga sampai jam 7 pagi. Itu belum termasuk mengantar logistik ke kelurahan dan ke PPS,” kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya itu. (Mal/Lim)
