Audensi Kadispendukcapil Sampang bersama aktivis IKAPMII Sampang
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Kontroversi validasi daftar pemilih tetap (DPT) PSU Pilkada Sampang dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terus menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya datang dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (IKAPMII) yang beraudiensi langsung terhadap Kadispendukcapil Sampang.
“Audensi ini untuk memastikan ada pemahaman yang sama antar penyelenggara dan Pemerintah Daerah, terkait carut marut DPT yang dianggap tidak logis Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Mahrus Alie kordinator aksi, Selasa (25/9/2018).
Sebab kata dia, DP4 yang seharusnya sebagai data pembanding juga terindikasi tidak logis. Itu berdasarkan beberapa pejabat Sampang yang tidak masuk DP4 .
“Bahkan saat Dispendukcapil ditanya terkait Kadisdik, Lurah Polagan dan sejumlah nama yang memiliki KTP el dan KK tak masuk DP4, mereka hanya bisa memastikan data tersebut ada di data base Dispendukcapil dan tidak mengetahui pasti ada di DP4,” ujarnya.
Artinya lanjut Mahrus, penetapan DP4 itu sudah muncul saat Pilkada Sampang yang lalu, sedangkan data base Dispendukcapil itu sifatnya bergerak setiap hari.
“Kami berharap semua pihak baik penyelenggara harus saling berkoordinasi tanpa harus saling menyalahkan dan menggangap pihak yang paling benar, agar masyarakat Sampang tidak bingung melihat perdebatan data DPT Pilkada Sampang,” tutup Mahrus.
Sementara, Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang Aliwafa berdalih bahwa secara kewenangan pihaknya tidak memiliki kapasitas bicara dan tidak mengetahui DP4.
“Kami hanya menyiapkan data base kependudukan di Kabupaten Sampang, terkait DP4 itu kewenangan Kemendagri RI yang langsung diberikan pada KPU,” kelitnya.
Menurut Aliwafa, beberapa pejabat yang diduga tidak masuk dalam DP4 tersebut ada di data basenya. Namun apakah itu ada di DP4 pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti.
“Dispendukcapil Sampang hanya mengirim data setiap hari yang terkoneksi langsung dengan Kemendagri pusat, kami sama sekali tidak memiliki kewenangan memberikan data pada KPU, kami hanya mengkroscek data jika dibutuhkan di KPU,” tandasnya. (Hol/Atep/Lim)
