BANGKALAN, Lingkarjatim.com – GMNI Bangkalan menuntut DPRD dan Kejari untuk segera menuntaskan kasus yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagaimana disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD bangkalan beberapa waktu lalu. DPC GMNI Bangkalan menyampaikan tuntutannya, agar DPRD segera membentuk Panitia khusus (PANSUS). Hal itu untuk membedah secara menyeluruh, indikasi keterlibatan beberapa pihak dalam dugaan korupsi di tubuh BUMD.
GMNI Bangkalan mendorong DPRD dan Kejari Bangkalan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk segera menuntaskan kasus korupsi BUMD itu sampai ke akar-akarnya,
Saiful Arif selaku korlap aksi saat itu, mengatakan bahwa kasus ini sangat serius karena menyangkut keuangan negara. Maka sudah seharusya ada transparansi, siapa saja yang terlibat dan berapa kerugian keuangan negara disitu.
“Sampai hari ini nama-nama yang di kantongi hanya sebatas di panggil saja oleh Kejaksaan, tentunya kasus ini jangan sampai hilang begitu saja. Pastinya juga tidak hanya terjadi di BUMD, kita menduga sebagian kecil, sepertinya masih banyak kasus lain yang belum terungkap,” terang Saiful.
Sampai saat ini, Kejari menyampaikan ada kerugian kurang lebih 15 milyar sebagaimana penuturan Kepala Kejari Bangkalan, Chandra Saptaji melalui kasi pidsus, Putu Arya Wibisama. Pihak Kejari memaparkan, dugaan kasus tersebut dengan modus penyertaan modal BUMD ke PT Tanduk Majang tahun 2020-2021.
DPC GMNI Bangkalan sedari awal berkomitmen untuk terus mengawal secara ketat kasus ini. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. (Rel)
