Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi-arksi atas nota pengantar APBD perubahan tahun anggaran 2018.
BANGKALAN, Lingkarjatim.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan langsung memberikan tanggapan atas nota pengantar APBD perubahan tahun anggaran 2018.
Tanggapan itu disampaikan melalui rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (10/09/2018).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi itu ada Tiga fraksi yang langsung membacakan pandangannya, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golongan sejahtera (Golkar-PKS).
Sementara empat Fraksi lainya seperti Gerindra, fraksi PPP, Fraksi PDI-P-Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PAN hanya menyerahkan catatan tertulis kepada pimpinan sidang.
Dalam pemandangan umum fraksi tersebut ada beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi, seperti Penurunan Dana Perimbangan, kebijakan perubahan belanja derah seperti belanja langsung maupun tidak langsung. Serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, hotel dan restoran.
Imron Rosyadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mengatakan, apapun catatan ataupun poin dari Fraksi-Fraksi tentang perubahan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 harus segera direspon oleh pihak eksekutif.
“Jelas harus dijawab di Nota Jawaban Bupati dong, apa saja ditindak lanjuti, baik itu dari segi anggaran maupun program juga harus bisa ditindak lanjuti,’’ pungkasnya.
Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, PJ Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Setia Budi Ranuh mengatakan, yang terpenting dalam APBD, perubahan ini adalah merespon kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penurunan Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga bantuan dari Provinsi.
‘’Dalam APBD perubahan ini Pemerintah Daerah sedang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” klaimnya.
Oleh sebab itu kata PJ Bupati Bangkalan, saran-saran dari fraksi-fraksi tersebut akan sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan oleh pihak eksekutif.
Sebab lanjut dia, Penggejotan PAD melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih dalam proses kerja.
“Untuk setelahnya kita akan lakukan peningkatan di bidang pajak reklame dan lain sebagainya,’’ tutupnya. (Zan/Atep/Lim)
