Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menghadiri acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 Provinsi Jatim
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan ketahanan pangan Jatim saat ini dalam posisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Ini dibuktikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam posisi surplus.
“Misalnya ketersediaan beras, jagung dan ubi kayu posisi saat ini surplus. Untuk beras, kita tidak hanya surplus tapi juga mampu memenuhi kebutuhan di 15 provinsi lain. Kita yang minus hanya kedelai dan bawang putih,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, saat Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 Provinsi Jatim Tahun 2018 di Jatim Expo Surabaya, Senin (5/11).
Pakde Karwo menjelaskan bahwa produksi padi di Jatim surplus 4,9 juta ton, jagung surplus 6,2 juta ton, ubi kayu surplus 2,9 juta ton, dan ubi jalar surplus 135 ribu ton. Untuk beras, konsumsi beras per kapita Jatim pada sensus 2016 lalu sebanyak 91,3 kg per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa, maka kebutuhan beras di Jatim sebanyak 3,6 juta ton beras setiap tahunnya.
“Jadi Jatim masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, dimana dari 17 persen saat ini naik menjadi 19,3 persen secara riil terhadap nasional. Jadi seperlima kekuatan ketahanan pangan nasional ada di Jatim,” kata Pakde Karwo.
Menurutnya, saat ini ada dua permasalahan dalam ketahanan pangan di Jatim. Pertama, soal menyusutnya lahan pertanian, rata-rata penyusutan lahan tersebut mencapai 1.953 hektare per tahun. Kemudian lahan itu berubah menjadi perkantoran, perumahan, kawasan industri dan pariwisata.
“Karena itu kami meminta para ahli dari berbagai perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan produksi dan produktivitas, seperti penemuan bibit unggul. Kami juga minta kepada bupati dan walikota untuk mengecek kembali peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini baru 22 kabupaten yang telah membuat LP2B,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan peningkatan nilai tambah hasil panen melalui program hulu hilir agro maritim. Program ini terus dilakukan karena memberikan nilai tambah pada gabungan kelompok tani (Gapoktan), bukan di perusahaan besar.
“Apalagi, sebagian besar UMKM Jatim berada di industri agro. Pilihan industri agro ini tepat karena bahan bakunya ada di sekitar kita, bukan impor, sehingga ekonomi Jatim stabil seperti sekarang ini,” ujarnya.
Permasalahan kedua adalah ketersediaan air, dimana dari 55 miliar meter kubik air setiap tahun, yang bisa ditampung hanya 19,3 miliar meter kubik dan sisanya terbuang ke laut. Sedangkan yang diperlukan Jatim sebanyak 22,2 miliar meter kubik, sehingga minus 2,9 miliar meter kubik.
“Untuk masalah ini, saya minta bupati/walikota serta kepala dinas di kabupaten/kota se-Jatim untuk melakukan efisiensi terhadap saluran air di pertanian. Termasuk warga yang tinggal di daerah sekitar Sungai Brantas. Bisa kita bayangkan, kalau kita mampu melakukan 10 persen efisiensi saja, maka kita bisa mengurangi kekurangan ini,” katanya. (Mal/Lim)
