Ilustrasi
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Sampang mencatat, ada 1.500 kepala keluarga (KK) yang rumahnya belum tersambung aliran listrik. Mereka terpaksa menggunakan penerangan rumah dengan menyambung listrik ke rumah tetangga desanya.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, untuk mengalokasikan anggaran Rp1,6 miliar untuk program listrik desa (lisdes) di sejumlah desa yang belum teraliri sambungan listrik mendapat perhatian khusus dari sejumlah kalangan. Pasalnya dalam realisasi program lisdes tersebut kerap tidak tepat sasaran.
Kabid Ekonomi Tekhnologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Sampang Taufiq Affan mengatakan bahwa di Kabupaten Sampang hingga kini tercatat sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK) yang rumahnya belum tersambung aliran listrik. Dari jumlah tersebut sebanyak 400 KK di antaranya telah dilakukan survei oleh petugas.
“Program lisdes ini merupakan program bantuan. Jadi, KK yang rumahnya belum dialiri listrik nantinya akan dialiri listrik bersubsidi, yakni 450 kWh, kemungkinan program lisdes ini bisa terlaksana pada Juli 2018. Setiap pemasangan baru per satu KWH meter dianggarkan senilai Rp 1.100.000,” katanya, Senin (21/5/2018).
Sementara Ketua Asosisasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Kabupaten Sampang Abdul Aziz meminta agar semua pemohon program lisdes dipadukan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Dirjen kerenagalistrikan.
“Dari data itu antinya akan diketahui apakah pemohon itu bisa termasuk kategori rumah tangga miskin tidak mampu atau tidak masuk, sehingga program yang seyogyanya untuk masyarakat miskin bisa tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa program lisdes tersebut merupakan program Pemkab yang dicanangkan untuk memperluas jangkauan aliran listrik di desa-desa terpencil di Kabupaten Sampang ini. Namun demikian hingga saat ini masih berkutat dalam tahapan survei yang masih berjalan sebagian dari total keseluruhan.
“Pemkab Sampang harus bisa memilah dan memilih program itu dengan cermat, karena PLN juga punya program subsidi listrik untuk masyarakat miskin, sehingga perlu ada data kongkrit dari Pemkab sendiri,” tambahnya.
(Hol/Lim)
