SAMPANG, Lingkarjatim.com – Hasrat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemerataan pendidikan melalui program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) mulai 2019-2020 dinilai diskriminatif. Pasalnya sasaran program TisTas tersebut hanya mencakup SMA dan SMK, sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA) masih menggunakan pola lama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kementrian Agama (Kemenag) melalui Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Sampang Mawardi. Menurutnya, penerapan SPP gratis melalui program TisTas tersebut tidak bisa diberlakukan di sekolah yang ada di bawah naungan kemenag. Pasalnya, regulasi yang dikeluarkan gubernur menyangkut pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Untuk yang madrasah aliyahnya itu kan langsung ke Kemenag pusat punya kebijakan yang berbeda, karena tidak berada dinaungan Kemendibud,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya sudah berupaya untuk menyamakan sistem dengan SMA/SMK dengan beberapa kali menemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Pihaknya berharap, Madrasah Aliyah juga memiliki peluang yang sama dengan SMA/SMK, dengan mendapatkan program Tistas, dan tanggapan gubernur cukup baik untuk memberikan kesempatan kepada MA agar juga memiliki sistem yang sama dengan SMA/SMK.
“Dengan catatan Pergubnya diubah, nah untuk mengubah Pergub itu harus malalui paripurna,” tambahnya.
Sementara ini, kata Mawardi, pemberlakuan SPP di madrasah aliyah masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab di lingkungan Kemenag belum ada regulasi yang mengatur dan mengikat terkait pemberhentian penarikan SPP.
“Termasuk besaran SPP juga tidak diatur,” katanya.
Pihaknya juga akan berupaya agar SPP MA juga bisa gratis. Tetapi untuk menggratiskan SPP tersebut, masih menunggu perubahan regulasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur.
“Kami harap peraturan gubernur Jawa Timur bisa mengakomodasi SPP MA, sehingga ada perlakuan sama antara sekolah di bawah naungan dinas pendidikan dan Kemenag,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengatakan, penerapan program TisTas berlaku mulai tahun peajaran baru 2019–2020. Program tersebut dikeluarkan agar masyarakat di Jawa Timur bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA.
“Jika selama ini masyarakat banyak yang kesulitan biaya, ke depan asalan tersebut sudah tidak relevan, jadi tidak ada lagi alasan warga miskin tidak sekolah. Sebab, sekarang SPP sudah gratis hingga tingkat SMA,” katanya.
“Kami harap program tersebut berkelanjutan, sehingga proses pemerataan pendidikan berjalan maksimal dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat,” harapnya.
Sekedar diketahui, tahun ini Pemprov Jatim mengucurkan Rp. 1,8 trilliun untuk SPP gratis melalui program TisTas kepada SMA/SMK di Jatim. Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan SMA/SMK di Jawa Timur, Pemprov Jatim juga bakal melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sebagai etalase pendidikan melalui pengadaan meja kursi (meubelair) sebagai pengganti meja kursi siswa yang sudah rusak.
Tak selesai disana Pemprov Jawa Timur juga bakal merevitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu/Sekolah induk dalam bentuk pembangunan laboratorium/studio praktek bersama yang bertujuan untuk pemerataan kualitas lulusan SMK yang ada di Jawa Timur.
Dalam program TisTas, yang juga mendapat perhatian adalah perluasan akses pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan Sekolah Pengampu Kepengasuhan Siswa Berbasis Pesantren. (Hyd/Lim)
