SUMENEP, Lingkarjatim.com — Gelombang penolakan terhadap rencana revisi Perda Sumenep nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2023 semakin besar. Khususnya, rencana penambahan lokasi titik penambangan fosfat dari 8 menjadi 17.
Selain unsur masyarakat, penolakan terhadap tambang fosfat di Kabupaten Sumenep, kini juga dilontarkan sejumlah organisasi kemahasiswaan (OKP) di Kabupaten Sumenep. Setidaknya, ada tiga OKP yang dengan tegas menolak rencana tersebut, yakni PMII, HMI, dan GMNI.
Aktivis PMII Sumenep, Helmiyatul Umam mengatakan, potensi tambang fosfat di Kabupaten Sumenep memang besar. Namun demikian, jika penambangan dilakukan, akan merusak terhadap lahan pertanian masyarakat, utamanya di sisi kesuburan tanah.
“Yang jelas kami dari PC PMII Sumenep dengan tegas menolak rencana adanya tambang fosfat di Sumenep,” kata Ketua II PC PMII Sumenep tersebut usai public hearing bersama DPRD Sumenep, Rabu (10/03/2021).
Selain itu, dia meminta agar rencana penambahan titik tambang fosfat pada perda RTRW, khususnya pasal 40 ayat 2 dibatalkan. Bahkan, kata Mia pasal itu harus dihapus. Alasannya, karena pasal tersebut bertentangan dengan pasal 33 perda yang sama.
Kata Mia, lokasi tambang fosfat seperti yang dijabarkan pada pasal 40 ayat 2 tersebut, merupakan kawasan lindung geologi yang dijabarkan pada pasal 33. “Kami dari PC PMII Sumenep mengusulkan sekaligus meminta, Pasal 40 ayat 2 Perda RTRW agar dihapus,” tegasnya.
Di tempat yang sama, senada dengan Mia, M. Shohir, Aktivis HMI Sumenep juga menolak rencana revisi Perda RTRW yang berkaitan dengan rencana penambahan titik tambang fosfat. Seharusnya, kata dia revisi Perda RTRW itu lebih mengatur pembenahan wilayah.
“Kalau revisi itu dikhususkan pada tambang fosfat, kami tidak setuju. Yang delapan wilayah saja kami belum setuju, menolak secara penuh, apalagi ditambah nanti, ini kan tambah memancing emosi kami sebagai mahasiswa,” kata Wakil Sekretaris PC HMI Sumenep Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota, dan Pembinaan Anggota tersebut.
Selain PMII dan HMI, penolakan tambang fosfat juga diungkapkan aktivis GMNI. Baharuddin, Wakil Ketua Bidang Umum PC GMNI Sumenep mengatakan, secara kelembagaan, PC GMNI Sumenep tegas menolak tambang fosfat di kabupaten ujung timur Pulau Madura.
“Kalau GMNI secara kelembagaan, secara organisasi, kami mengatakan dengan tegas, bahwa kami menolak adanya pertambangan fosfat tersebut,” katanya ditemui di Kantor DPRD Sumenep.
Penolakan itu bukan tanpa alasan, kata dia, pihaknya trauma dengan akibat adanya kegiatan penambangan di daerah lain. Dirinya juga trauma, ketika penambangan fosfat itu terjadi, Kabupaten Sumenep malah tidak mendapatkan apa-apa.
Selain itu, pihaknya juga trauma dengan akibat pertambangan yang dirasakan masyarakat sekitar lokasi tambang. Ia mencontohkan, ketika penambangan dilakukan menggunakan alat berat, maka akses masuk alat berat ke lokasi tambang akan merusak perumahan masyarakat. Belum lagi, potensi adanya pembebasan lahan yang bisa dilakukan secara paksa.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, rencana penambahan titik tambang itu atas adanya usulan dari masyarakat. Masyarakat yang mana?. Kata Yayak, usulan itu dari masyarakat pertambangan.
“RTRW kita itu sudah 18, 19 sudah direview, tapi diujung ada masyarakat pertambangan datang mengajukan data. Alhamdulillah, saya yakin potensi yang ada di Sumenep bisa dikembangkan tanpa merusak lingkungan,” kata Yayak usai menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) di Kantor Bappeda, Selasa (10/03/2021) kemarin.
Namun demikian, kata Yayak, rencana penambahan lokasi tersebut saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nantinya, pihaknya akan mengikuti arahan Pemprov, sehingga rencana itu bisa saja disesuaikan, atau bahkan dibatalkan. (Abdus Salam).
