DPRKP bersama tim saat survi permukimam kumuh, di Kampung Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar
SAMPANG, Lingkarjatim.com – Berdasarkan pemetaan permukiman kumuh di Kabupaten Sampang, versi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang, ada tiga kecamatan masuk katagori kampung permukiman kumuh dan perlu dilakukan pembinaan dan penataaan secara baik.
H Abd Hannan Kepala DPRKP Sampang saat dikonfirmasi melalui Candra Amin Kepala Bidang (Kabid) Kawasan permukiman mengatakan ada 4 Kecamatan di Kabupaten Sampang yang masuk katagori permukiman kumuh, diantaranya Kecamatan Sampang Kota, Camplong, Ketapang dan Sreseh
“Dari 4 Kecamatan tersebut tersebar di 19 Desa/Kelurahan,” ujarnya, Rabu (9/5/2018).
Lanjut Candra guna mematangkan penanganan yang tepat terhadap kondisi permukiman kumuh, pihaknya melakukan survei investigasi desain (SID) dengan mengandeng konsultan pihak ketiga ke lokasi yang sudah ditetapkan.
“Kemudian hasil kajian konsultan tersebut menjadi landasan untuk melakukan perencanaan, penataan infrastuktur wilayah pemukiman kumuh,” imbuhnya.
Adapun katagori permukiman kumuh itu bisa diukur dari belum ketersediaan yang layak seperti penataan bangunan, jalan, drainase, air minum dan air limbah.
“Dan juga persampahan dan potensi kebakaran yang berada di lingkungan permukiman warga,” rerang Candra saat ditemui lokasi survei di Kampung Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Sementara Sholehuddin Ketua RT4/RW1, Kampung Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar, mengatakan khusus RT 4 penduduknya cukup padat dengan jumlah 160 kepala keluarga (KK).
“Rata-rata warga kami bermata pencarian penjual ikan,” ujarnyam
Terkait sistem pembuangan sampah di wilayahnya memang hingga saat ini masih belum ada lokasi khusus pembuangan sampah. Sementara warga saat ini masih membuang sampah di lahan milik warga yang masih belum ada bangunannya.
“Kemudian dari petugas kebersihan pemerintah daerah tidak ada yang mengangkut sampah warga,” keluhnya.
Terkait ketersedian air bersih ia mengakatakn mulai tahun 2008 lalu di daerah tersebut sudah macet total, sehingga warga dengan swadaya menyambung pipa ke salah satu sumur warga dari kampung-kampung sebelum.
“Karena lokasi tanah kami rata-rata sumber airnya asin. Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu kondisi yang dialami warga kami,” harapnya.(Hol/Lim)
