BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Penerapan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan terus mendapat penolakan dari para juru parkir (Jukir).
Penolakan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, penerapan sistem itu dinilai menimbulkan masalah antara juru parkir dengan masyarakat pengguna parkir.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Bangkalan, Iskandar. Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan belum siap menerapkan sistem parkir berlangganan.
“Dishub terburu-buru menerapkan sistem parkir berlangganan, Sehingga menimbulkan banyak permasalahan,” ujarnya kepada Lingkarjatim.com, Jumat (27/05/2022).
Iskandar menjelaskan, penerapan sistem tersebut sangat merugikan bagi jukir dan masyarakat, sebab tidak ada kejelasan tempat parkir mana yang menjadi titik parkir berlangganan.
“Kalau sekarang konsumen ribut dengan jukir karena sudah memiliki stiker, sementara areanya area pajak parkir bukan retribusi,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, penerapan parkir berlangganan itu juga akan menciptakan pengangguran baru, karena ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi jukir.
“Misal syaratnya harus lulusan SMP atau SMA, para jukir ini kan mayoritas tidak punya ijazah karena mereka meneruskan dari orang tuanya. Jadi akan menciptakan pengangguran baru,” tambahnya.
Tak hanya itu, Iskandar juga menilai selama ini Dishub Bangkalan masih kurang bahkan belum melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat dengan benar dan tepat, tiba-tiba langsung diterapkan. Sementara di bawah masyarakat tidak tahu dimana saja titik parkir berlangganan itu.
“Makanya kami tolak sementara sampai sistem itu benar-benar disosialisasikan dengan benar sehingga tidak terjadi permasalahan,” katanya.
