SAMPANG, Lingkarjatim.com – Hingga kini proses lelang jabatan untuk mengisi 12 kursi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tak kunjung terlaksana. Pasalnya berkas pengajuan yang dikirim kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum mendapatkan balasan.
“Berkas pengajuan tentang kekosongan jabatan di eselon II sudah dikirim, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan balasan secara resmi untuk masuk ke tahap selanjutnya untuk proses pengisiannya,” kata Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Senin (05/08/19).
Pihaknya meminta agar pemerintah pusat segera memberikan balasan, karena hingga kini 12 kursi kosong tersebut hanya terisi Pelaksana tugas (Plt) yang diambilkan dari sejumlah jabatan lainnya, sehingha jelas berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang kini sedang berjalan.
“Jelas dampaknya kinerja yang kurang maksimal, kami harap Pemerintah Pusat melakukan percepatan proses rekomendasi untuk segera dilakukan lelang jabatan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan Assessment, hal tersebut dilakukan guna penataan eselon II yang sesuai dengan kompetensinya. Jika penataan tuntas, barulah jabatan yang kosong akan dilelang. Targetnya proses assessment tersebut tuntas dilakukan bulan ini.
“Yang pasti yang akan kita lakukan adalah assessment atau uji kompetensi terhadap eselon II,” tegasnya.
Sementara itu. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Arif Lukman Hakim, mengatakan bahwa berkas pengajuan yang dikirim kepada KASN dipastikan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan soal rekomendasi tersebut.
“Kami hanya menunggu balasan KASN untuk masuk kedalam tahap selanjutnya untuk proses pengisian kursi eselon II itu,” katanya.
Dua belas kursi kosong tersebut yakni Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker), Dinas Pertanian, dan Inspektorat.
Selain itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia (BKPSDM) dan Dinas Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DKBPPPA) serta Asisten III sekretariat kabupaten dan Sekda Kabupaten Sampang. (Hyd/Lim)
