SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim terlibat langsung menangani daerah terdampak banjir. Perintah itu bertujuan untuk mempercepat pemulihan dampak akibat banjir 15 daerah di Jatim.
Adapun 15 daerah di Jatim itu adalah, Kabupaten Madiun, Magetan, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Bojonegoro dan Tuban.
“OPD di Pemprov Jatim harus ikut menangani bencana banjir dan berkoordinasi aktif dengan pemda setempat, untuk mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak,” kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat malam (8/3/2019).
Khofifah mengatakan, setiap OPD punya tugas masing-masing untuk membantu 15 daerah yang terkena banjir. Pembagiannya yaitu Dinas PU Bina Marga dan BPBD Jatim menangani daerah Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi.
Kemudian daerah Trenggalek dan Nganjuk ditangani oleh Dinas PU SDA dan Dinas ESDM Jatim. Selanjutnya daerah Tulungagung, Kediri, dan Blitar ditangani oleh Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan Jatim.
Lalu daerah Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM dan Disperindag Jatim. Sedangkan daerah Bojonegoro dan Tuban menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim. “Penanganan fasilitas pendidikan pada 15 kabupaten terdampak banjir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” katanya.
Selain itu, penanganan terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan didaerah bencana di 15 daerah akibat banjir menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Jatim. Khusus untuk kebutuhan pembagian sembako pada 15 kabupaten terdampak banjir menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial dan Biro Kesos Setdaprov Jatim.
“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil, dan jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan pada daerah terdampak banjir,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, pendataan secara akurat akan terus dilakukan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Disamping itu, kerugian terhadap pertanian, perkebunan dan peternakan juga akan terus didata oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim.
Bagi masyarakat yang usahanya menggunakan kredit, kata Khofifah, maka akan dilakukan pendataan yang akurat sehingga nanti bisa dikoordonasikan dengan perbankan untuk mendapatkan keringanan, untuk penyelesaiaannya dan dapat diberikan kredit baru untuk melanjutkan usahanya.
“Kepala OPD harus terus berkoordinasi dengan saya, pak Wagub dan pemda setempat, serta menyiapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” ujarnya. (Mal/Lim)
