Suasana Rapat Paripurna di DPRD Pamekasan. Foto (Supyanto Efendi).
PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan sedikit menyinggung jawaban wakil bupati (Wabup) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman mengatakan, bahwa jawaban Bupati yang diwakili oleh Wabup Pamekasan dinilai kurang mengena. Sebab, pertanyaan-pertanyaan dan temuan-temuan yang diajukan oleh fraksi-fraksi menjadi pemandangan umum.
“Jawaban kurang efektif. Ada salah satu jawaban yang kurang mengena dan ini juga perlu ditanggapi oleh teman-teman fraksi, maka nanti akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi dan semuanya ini hanya untuk kepentingan perbaikan Pamekasan ke depan,” jelas Fathorrahman, Senin (20/6/2022).
“yang paling tidak mengenai itu adalah masalah pemulihan ekonomi pasca covid. Jadi barusan saya juga sempat mencatat bahwa di sini hanya WUB saja yang dibahas, padahal ada program-program yang lain yang harus dimasukkan mengenai pemulihan ekonomi,” tambah kader partai berlambang Ka’bah itu.
Kata dia, ekonomi itu tidak hanya proses transaksi jual belinya saja, namun ada sarana prasarana dan transportasi. Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat ke depan. Misalnya penjualan melalui online.
“Ini juga yang harus diperhatikan dan harus difasilitasi oleh Pemerintah. Makanya, sarana dan prasarana ini harus kita kembangkan bersama, contohnya masih banyak pasar-pasal yang belum dibuka seperti di Pakong,” tuturnya.
Selain itu, ada perbaikan-perbaikan pasar yang perlu dibangun oleh pemerintah dan pemulihan ekonomi pasca covid. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah program pemerintah itu yang membuat produktivitas masyarakat di pedesaan.
“Maka inovasinya seperti apa? masalah hanya umum saja gitu, kan tidak mungkin hanya wujud saja. Jadi masih banyak, makanya kami sudah mengusulkan dan difraksi itu untuk membuat Perda Desa tematik,” paparnya.
