SUMENEP, Lingkarjatim.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mendorong pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Pasalnya, keberadaan BPWS dinilai tidak memiliki manfaat yang jelas terhadap pembangunan Madura.
“Saya tidak setuju dari awal terhadap BPWS,” kata Said ditemui saat meresmikan Masjid Fatimah Binti Said Gauzan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Sumenep, Jawa Timur,
Sebab, sambung dia, saat ini yang dibutuhkan adalah pembangunan di Madura, bukan Madura. Sehingga, Madura akan lebih maju. “Coba lihat saja selama ini dengan keberadaan BPWS kan tidak ada perkembangan. Kita butuh pembangunan di Madura. Itu bisa dilakukan daerah,”ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Madura itu butuh perkembangan dan peningkatan di bidang pemberdayaan manusia, dan juga tlinfrastruktur baik jalan maupun infrastruktur lainnya. “Masalah stunting juga perlu diperhatikan di Madura. Yakni, pemerintah bisa menekan stunting,” ungkapnya.
Menurutnya, Madura tidak membutuhkan BPWS, tapi Madura lebih membutuhkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sehingga akan ada akselerasi terhadap pembangunan masyarakat Madura. Kata dia, selama ini Outcome BPWS tidak terukur. Sehingga apa yang dilakukan BPWS selama ini perlu dipertanyakan.
Sementara itu, Kepala Humas BPWS, Faisal Yasir Arifin menanggapi santai apa yang dikatakan Said Abdullah itu. Ia mempersilahkan Said Abdullah memberi penilaian demikian, yang pasti, kata dia fakta di lapangan berbicara lain. Banyak hak yang sudah dilakukan BPWS dalam upaya membangun Madura.
“Silahkan saja beliau berkomentar kayak gitu. Yang jelas bukti sudah berbicara lain,” katanya saat dihubungi melalui sambungan teleponnya.
Kata dia, sudah banyak hal yang dilakukan BPWS selama ini. Diantaranya pengadaan PJU, jalan, hingga pembangunan Sekitar 11 Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mengatasi kekeringan di 4 kabupaten di Madura. Kata dia, 1 SPAM itu bisa digunakan untuk 25 ribu kepala keluarga.
Dia menyebut, pihaknya juga sudah bekerja dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. BPWS melatih ratusan pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam pengembangan produk untuk menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan di Madura.
Tak tanggung, dalam melatih IKM itu, BPWS bekerjasama dengan INOPAK Institute untuk menggandeng pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).
“Kalau dianggap tidak memberi manfaat, ya silahkan Pak Said bicara seperti itu, monggo, kita akan menghormati. Yang jelas fakta sudah berbicara lain,” tambahnya.
Bahkan ia menyebut, baru-baru ini, Komisi V DPR RI sudah bersurat pada Presiden RI, Joko Widodo untuk memberi penguatan pada BPWS, salah satunya mendefinitifkan Pimpinan BPWS.
“Yang terbaru Komisi V sekarang malah menyurati presiden untuk memberi penguatan pada BPWS, istilahnya mendorong untuk pimpinannya definitif,” ucapnya. (Abdus Salam).
