PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – DPRD Pamekasan mengeritik Bupati Pamekasan Badrut Tamam karena hingga saat ini masih banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berstatus PLt alias Pelaksana Tugas.
Ketua Komisi l DPRD Pamekasan, Imam Hosairi menilai banyaknya OPD dijabat PLt berdampak pada pelambatan kerja birokrasi hingga menghambat pembangunan.
“Beberapa program yang seharusnya selesai tahun 2019 ternyata sampai saat ini belum terlaksana,” ungkapnya, Kamis (28/11/2019).
Imam mendesak agar para kepala dinas PLt segera didefenitifkan dan program yang tak terlaksana tahun ini, segera dijalankan mulai awal tahun 2020 mendatang.
“Karena apabila hal itu tidak segera dilaksanakan, maka hawatir masyarakat akan menagih janji terhadap pemerintah,” ujar politisi Kebangkitan Bangsa ini.
Ia menjelaskan, bahwa banyak janji politik Bupati Pamekasan di PAK (Perubahan Anggran Keuangan) di tahun 2019, “Tapi hal itu tidak bisa laksanakan di tahun ini, nahhh…. disinilah yang menjadi permasalahan,” kata Politisi PKB itu.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan, Totok Hartono justru berpendapat bahwa pejabat PLt sama sekali tidak berpengaruh terhadap pembahasan pengesahan APBD Kabupaten Pamekasan.
“Jadi memang Pimpinan OPD tersebut masih banyak yang kosong dan kekosongan itu tidak berpengaruh terhadap pembahasan pengesahan APBD 2020 dan sekarang kekosongan tersebut diisi oleh Plt. sebagai penanggung jawab pengguna anggaran,” ungkap dia.
Meski begitu, Totok mengatakan saat ini kekosongan pimpinan beberapa OPD sekarang sedang dibahas, termasuk membahas pencapaian visi-misi Bupati melalui OPD.
“Insyaallah pertengahan tahun 2020 semua pimpinan OPD sudah isi semua,” kata dia.
Ada pun 11 OPD yang masih dijabat Plt diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan (Dinkes).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kadisduk Capil dan Diskominfo. (Supyanto Efendi)
