SAMPANG, Lingkarjatim.com – Kepolisian Resor (Polres) Sampang saat ini sedang melakukan pengusutan dugaan adanya penggelapan honor saksi yang dilakukan oleh ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) setempat pada kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Lingkarjatim.com, honor saksi untuk saksi yang disalurkan melalui TKD di Kabupaten sampang jumlahnya lebih kurang Rp 1,4 miliar. Sayangnya saat dilapangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada saksinya sekitar 20 persen, padahal dalam daftarnya tercatat ada sekitar 3.691 saksi yang tersebar disemua TPS.
Saat dikonfirmasi, Kapolres Sampang melalui Kasatreskrim Polres setempat AKP Subiantana membenarkan adanya proses penguatan atas honor saksi gerbong Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di daerah pemilihan Kota Sampang yang kini sedang ditangani oleh penyidik polres sampang. Tak tanggung-tanggung sederet nama-nama yang diduga terkait dilakukan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan.
“Memang benar ada laporan dugaan penggelapan honor saksi oleh TKD, dan saat ini kami (Polres, red) sedang mendalaminya,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya memanggil ketua TKD Kabupaten Sampang yang diduga telah melakukan penggelepan terhadap honor saksi tersebut untuk dimintai keterangan, namun demikian pihaknya masih belum bisa memberikan penjelasan secara rinci hasil pemanggilannya.
“Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan, jadi kami tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci, tunggu saja perkembangan selanjutnya,” tambahnya.
Tak hanya memanggil Ketua TKD Kabupaten Sampang, pihaknya juga mengaku melakukan pemanggilan kepada para relawan yang menjadi tim pemenangan presiden nomor urut 01. Dengan demikian, jika alat bukti dalam kasus tersebut sudah memenuhi maka akan segera ditetapkan tersangka.
“Kami masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan serta memeriksa sejumlah saksi,” tegasnya.
Terpisah, Ahmad Kian Santang sebagai salah satu relawan yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik polres sampang membenarkan adanya kasus dugaan penggelapan honor saksi tersebut, dikatakan pihaknya sudah dipanggil sejak lama oleh penyidik polres prihal dugaan penggelapan honor saksi presiden terpilih tersebut.
“Apa yang ditanya oleh penyidik sudah kami jawab sesuai dengan realita yang ada di lapangan saat ini, karena memang dari paslon 01 saat itu saksinya tidak ada,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sempat menanyakan kepada beberapa tim relawan yang ditunjuk sebagai saksi. Hasilnya, saksi tidak hadir dan tidak ada di TPS salah satu alasannya karena honornya tidak ada.
“Banyak yang tidak hadir karena honor yang dijanjikan tidak ada, ini sempat ramai dan didengar oleh TKD jawa timur, makanya dilaporkan ke polres sampang,” jelasnya.
“Yang ada saksinya sekitar dua puluh persen saja dari tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu TPS,” timpalnya.
Selain Ahmad Kian Santang, Polres juga memanggil Sekretaris TKD Kabupaten Sampang, Abd Latif. Dalam konfirmasinya, Latif mengatakan bahwa ada dua pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyidik Polres Sampang, yakni soal dugaan penggelapan honor saksi dan jumlah saksi yang turun saat pelaksanaan Pilpres tanggal 17 lalu.
“Saya dimintai keterangan hanya dalam hitungan menit, ditanya soal jumlah saksi dan honor yang diberikan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pada saat pelaksanaan Pilpres ada miskomunikasi yang terjadi, dimana para saksi yang ada dijanjikan akan mendapat honor Rp. 200.000 persaksi, namun saat pelaksanaan ternyata hanya Rp. 100.000 yang diberikan.
“Selain banyak saksi yang mundur karena tidak sesuai, untuk daerah Sampang utara terjadi keterlambatan pendistribusian hingga jam 08:00 pagi, sehingga banyak yang kecewa,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua TKD Sampang Nurahmad saat akan dikonfirmasi melalui telepon ke nomor selulernya tidak merespon.(Hyd/Lim)
