BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Hal itu menyusul pertemuan antara Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P3M) dengan pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan 27 Agustus 2020 lalu. Dalam pertemuan tersebut, akan ada upaya pemekaran wilayah di Kabupaten Pamekasan, guna dapat memenuhi syarat pembentukan sebuah provinsi yakni 5 kabupaten/kota.
Anggota DPRD Provinsi Jatim, Dapil Madura Abdul Halim menyayangkan langkah dan upaya tersebut. Menurut Anggota Legislatif dari Partai Gerindra itu, upaya P3M masih sangat parsial dan serampangan.
“Mohon maaf ya, langkah yang dilakukan penggagas itu tidak strategis. Pamekasan itu hanya 13 kecamatan, dengan keterbatasan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada, terus mau dimekarkan untuk ditarget menjadi kawasan industri , apakah bisa?,” Terang Abdul Halim Jumat (25/9).
Abdul Halim berpendapat, sebelum langkah P3M dimulai seharusnya penggagas Provinsi Madura bisa merangkul semua stakeholder di empat kabupaten di Madura. Begitu juga dengan seluruh wakil rakyat di tiap-tiap tingkatan, agar dapat satu suara terkait rancangan pemekaran Madura menjadi provinsi.
“Mohon maaf ya, bukan saya sok-sok an, hari ini saya tidak melihat keterlibatan stakeholder di seluruh Madura untuk secara bersama-sama mendorong hal itu. Kami di DPRD Provinsi sampai hari ini belum ada komunikasi apapun dari para penggagas baik secara formal maupun informal. Begitu juga dengan para wakil rakyat kita di level DPR RI, tidak ada komunikasi sama sekali,” imbuh Abdul Halim.
Walau demikian, Anggota DPRD Provinsi yang sudah terpilih selama dua periode tersebut menyadari, semua langkah itu ditujukan untuk membangun Madura menjadi lebih baik. Namun, dirinya meminta kepada para penggagas Provinsi Madura untuk sebuah agenda bersama seperti wacana pemekaran wilayah ini. Sudah seharusnya semua elemen masyarakat dan stakeholder dilibatkan untuk itu. (Jos)
