Oleh: Ahmat Annur
Kajian Center For Islam And Democracy Studie’s (CIDe) terhadap APBD Jawa Timur 2020, ditemukan anggaran janggal. Salah satunya di pos Kesekretariatan Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.
CIDe menemukan anggaran sebesar Rp 2.695.350.000 untuk pembelian paket tas. Tas ini akan dibagi-bagikan dalam beberapa program kegiatan pelatihan dan kegiatan sosial.
Anggaran dua miliar untuk pembelian tas tersebut ditemui di beberapa program kegiatan seremonial yang dilakukan oleh sekda. Dan pembelanjaan tas ini sebenarnya juga terdapat di beberapa organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas pendidikan dll dengan nominal yang berbeda.
Secara aturan mengalokasikan dana sebesar itu untuk sekedar bagi bagi tas dalam acara pelatihan kegiatan sosial, mungkin tidak menyalahi aturan. Namun anggaran ini tidak wajar jika dilihat dari aspek kepatutan dan kepantasan serta kemanfaatannya.
Banyak problem di Provinsi Jawa Timur yang perlu diselesaikan, termasuk pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah provinsi Jawa timur tidak boleh tutup mata dengan semua problem yang ada di bawah. Bagaimana misalkan gedung gedung sekolah banyak yang tidak layak, bagaimana kemudian masalah kesehatan masyarakat miskin di pelosok desa yang belum tersentuh, bagaimana kemudian anak anak yang terlantar di pinggir jalan hanya menggantungkan hidupnya ke orang dermawan di jalan?.
Pemerintah itu bukan tempat bermain main, harus punya skala prioritas pembangunan dengan APBD nya. Bukan dengan mengalokasikan dana miliaran rupiah seperti ini untuk urusan remeh temeh.
Mending kalau pengadaan tas itu untuk anak sekolah yang masih SD-SMA. Kalau ini hanya untuk kegiatan pelatihan dan sosial saja.
Jika semua OPD di Provinsi Jawa Timur ini disisir pengeluaran untuk belanja tas dan belajar remeh temeh lainnya, berapa miliar anggaran yang akan habis tanpa makna, sedangkan persoalan yang lebih utama dibiarkan begitu saja?.
Jika dalam suatu pemerintahan terjadi hal seperti ini, maka ini adalah tugas kita untuk saling mengingatkan dan saling mengoreksi dimana kelemahan yang perlu ditutupi.
Penulis berharap, Gubernur Jawa Timur meninjau kembali postur anggaran di setiap OPD. Maksimalkan anggaran untuk membangun masyarakat Jawa timur, bukan hanya untuk pejabat di Jawa timur.
Penulis masih menyimpan tanda tanya, dua miliar membeli tas ini manfaatnya apa?. Disisi lain banyak pos pembangunan yang membutuhkan anggaran besar dan butuh penanganan.
*) Center For Islam And Democracy Studie’s
