SAMPANG, Lingkarjatim.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sampang, H. Abdus Salam blak-blakan tentang ajakan agar mengikuti kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Jum’at (05/03/21).
“Awalnya kami (Demokrat, red) dihubungi oleh orang diluar kepengurusan cabang dan berusaha mencekoki tentang raport minus AHY,” katanya.
Namun demikian, pihaknya tidak mengindahkan ajakan yang ditawarkan oleh tim negosiator tersebut, dan memastikan tetap mengakui kepengurusan dibawah komando Cikeas, Bogor.
Sejurus kemudian, pihaknya mengaku kembali dihasut dengan menyertakan permintaan nomor rekening bank pribadi yang tujuannya untuk akomodasi keberangkatan ke lokasi KLB yang terkesan dipaksakan untuk melengserkan kepengurusan yang sah. Namun kembali pihaknya menegaskan akan tetap berpegang teguh dan solid untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono.
“Diminta nomor rekening tapi kami tetap menolak, karena ujung-ujungnya berbicara uang agar tetap mengikuti KLB,” tambahnya.
“Namun demikian, kami tetap pada pedoman utama dan mengakui kepengurusan yang awal karena sesuai dengan AD/ART kepartaian dan konstitusional,” timpalnya.
Tidak selesai disana, Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang itu memastikan tidak mengikuti kegiatan yang seyogyanya hanya untuk memecah belah persatuan di internal partai berlambang mercy itu.
“Yang jelas kami tidak mengikuti apalagi mengirimkan utusan ke KLB,” tegasnya.
“Karena setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepartaian harus disertakan surat rekomendasi partai,” ujar Tokoh Pantura itu.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa DPC Demokrat Kabupaten Sampang menolak hasil tersebut dan tidak mengakui adanya PD versi Sibolangit, Sumut.
Pihaknya menghimbau kepada seluruh kader di Kabupaten Sampang agar tetap mengikuti instruksi kepengurusan yang sah, dan tidak terhanyut dalam ajakan yang berdampak terhadap perpecahan di antara kader dan simpatisan.
“Kartu AS ada di Kemenkumham RI, artinya sekarang kredibilitas dan integritas Menkumham dipertaruhkan,” tukasnya. (Abdul Wahed)
