BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Validitas data penerima Bantuan Sosial (bansos) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dipersoalkan banyak kalangan. Mulai dari kalangan aktivis mahasiswa, LSM hingga organisasi kedaerahan.
Keluhan muncul karena data penerima bansos itu masih menggunakan data lama. Permasalahan itu ternyata juga menjadi atensi Anggota DPR RI Komisi VIII, KH Hasani bin Zuber.
Menurut Ra Hasani permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Bangkalan, melainkan ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
“Memang banyak yang ditanyakan terkait validitas data, hampir semua daerah mengalami kelemahan validitas data itu,” ujar pria yang juga menjabat Ketua GP Ansor Bangkalan ini, usai kunjungan di masa Reses ke Pemkab Bangkalan, jumat (27/12).
Ra Hasani juga mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Kementerian Sosial sebagai mitra kerjanya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Itu sudah kami sampaikan kepada kementerian, dan kementerian menyampaikan nanti akan ada pembaharuan validitas data terpadu sebagai bentuk upaya memperbaiki data yang bermasalah di semua daerah,” kata dia.
Politisi Fraksi Demokrat itu juga mengatakan, pihaknya butuh bantuan dari semua pihak untuk ikut mengawasi kebijakan pemerintah terutama terkait permasalahan data penerima bansos itu.
“Kami akan awasi itu sesuai tugas dan fungsi kami di legislatif, tapi kami juga perlu bantuan dari semua pihak utamanya masyarakat untuk melaporkan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan data,” kata dia.
Ra Hasani juga bertekat untuk memperjuangkan Kabupaten Bangkalan dengan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat Madura khususnya Bangkalan.
“Jadi kami DPR RI khususnya yang berasal dari Bangkalan akan mengupayakan dan saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan masyarakat Madura khususnya Bangkalan,” ucap dia. (Moh Iksan)
