PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Suatu daerah kabupaten maupun kota di Indonesia, khususnya di Jawa Timur terkadang menjadi kebanggaan tersendiri apabila wilayahnya meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal keuangan.
Justru terkadang penghargaan tersebut dianggap sebuah prestasi oleh seorang kepala daerah, baik itu Bupati maupu walikota atau kepala daerah lainnya.
“Padahal WTP itu bukan prestasi, WTP ini hanya sesuai dengan akuntansi atau istilah lainnya hanya sesuai dengan pengauditan Negara,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi, usai mengisi kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, di hotel Cahaya Berlian Pamekasan, Minggu (19/6)2022).
Pihaknya menegaskan, bahwa WTP itu hanya sebatas wajar tanpa pengecualian dan bukan berarti daerah tersebut bersih dari dugaan tindak pidana korupsi.
“Kami melihat untuk di Pamekasan, saya pikir teman-teman sudah lumayan bagus mengawal hasil audit di BPK,” paparnya.
Pihaknya menilai, hal itu merupakan bagian dari upaya kontrol masyarakat agar APBD yang diamanahkan kepada pemerintah ini masyarakat juga ikut pengawasan.
“Baik itu tepat realisasinya, dari perencanaannya sampai ke pertanggungjawabannya dan lebih penting lagi manfaat terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Supyanto Efendi/Hasin)
