SAMPANG, Lingkarjatim.com – Realisasi bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sampang memiliki cerita unik bahkan berujung pada saling lapor ke pihak kepolisian setempat.
Tepatnya di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, terdapat puluhan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang dikuasai oleh perangkat desa setempat, alhasil puluhan penerima manfaat program kesejahteraan harus gigit jari karena nominal yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut terungkap saat salah seorang penerima manfaat memberanikan diri untuk mencetak Buku Tabungan di kantor bank penyalur bantuan tersebut, terdapat sejumlah penarikan terakhir per tanggal 12/12/2020 sebesar kisaran 5.500.500 (lima juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).
Tidak ingin haknya dirampas, puluhan KPM PKH itu sontak mendatangi rumah Kepala Dusun di Dusun Lonnangkek Desa Sokobanah Daya, kedatangan mereka untuk menanyakan prihal penahanan kartu ATM PKH yang diduga di pegang oleh Kepala Dusun Lonnangkek itu.
Sumber yang diterima Lingkarjatim.com menuturkan atas temuan tersebut, pihaknya bersama puluhan penerima manfaat lainnya ingin meminta jawaban atas ketidaksesuaian antara buku tabungan dan nominal yang didapatkan tersebut.
“Kami sudah lama tidak mendapatkan bantuan itu, makanya kami meminta kartu ATM kami, namun tidak diberikan,” katanya.
Sejurus kemudian, ia menjelaskan bahwa penahanan kartu ATM oleh pihak perangkat desa tersebut sudah lama berjalan. Bahkan pihaknya mengatakan pencairan dana PKH tersebut dilakukan dirumah Kepala Dusun Lonnangkek selama ini.
“Kami kaget karena saya tidak merasa mengambil uang dengan jumlah itu,” tambahnya.
“Kami cuma memegang ATM selama tiga bulan, setelah itu di ambil oleh pak apel, kalau uangnya pernah mendapatkan 500 ribu, 400 ribu, 350 ribu bahkan pernah 150 ribu kadang dipotong 50 ribu,” tegasnya menceritakan.
Sementara itu, tenaga pendamping PKH Sokobanah Daya Slamet saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui secara detail mekanisme pencairan dana bantuan sosial tersebut, diakuinya semua penerima manfaat program kesejahteraan tersebut sudah mengantongi kartu ATM dan buku tabungan masing-masing.
“Perangkat desa hanya mengkoordinir penerima manfaat yang sudah lanjut usia untuk kelancaran realisasi,” klaimnya.
Namun demikian, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal uang yang dikoordinir oleh perangkat desa tersebut, bahkan saat ini pihaknya mengaku telah mendatangi sejumlah penerima manfaat yang merasa dirugikan untuk dimintai keterangan.
“Pasca kejadian dirumah pak apel itu, kami langsung mendatangi kedua belah pihak untuk menanyakan kronologisnya,” tandasnya. (Abdul Wahed)
