SAMPANG, Lingkarjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang Tahun Anggaran 2019 terus menyisir isi dokumen LKPj yang diserahkan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Jumat (17/04/20).
Alhasil, sejumlah realisasi program yang berhubungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang tidak sesuai target yang diinginkan. Pasalnya dari target sebesar Rp. 1,8 milliar hanya terealisasi sebesar Rp. 1,4 milliar.
“Ada beberapa sektor yang tidak mencapai target, salah satunya retribusi pajak kendaraan jenis angkutan umum, sewa perahu Speedboat, parkir berlangganan, dan beberapa item lainnya” kata Wakil Ketua Pansus LKPj Bupati Sampang, Agus Husnul Yakin.
Ia juga mengatakan bahwa sejumlah alasan menjadi dasar utama yang disampaikan oleh Dishub Kabupaten Sampang ketidak tercapainya sejumlah target tersebut, diantaranya untuk kendaraan angkutan umum karena rata-rata enggan dilakukan perpanjangan akibat minimnya pengguna dan umur kendaraan yang menua, sedangkan untuk sewa speedboat karena minimnya pengguna, terlebih saat ini perahu nelayan diakuinya memang mendominasi layanan angkutan laut di Kabupaten Sampang.
“Nah untuk parkir berlangganan ini, alasan dari dinas terkait karena targetnya yang dimulai bulan April sedangkan realisasinya bulan Agustus,” tambahnya.
“Sejauh ini alasan yang diberikan oleh dinas terkait cukup rasional dan meyakinkan, namun kondisi ini tetap menjadi bahan pertimbangan kami di internal pansus,” timpalnya.
Lebih jauh politisi tunggal Partai Bulan Bintang (PBB) Parlemen Kota Bahari itu menjelaskan bahwa dari semua item ada beberapa yang sesuai dengan target yang ditetapkan, namun pihaknya masih terus mengkaji apakah targetnya diturunkan untuk dicapai atau memang realisasi dilapangan yang sesuai dengan target yang dicanangkan.
“Dari data yang ada, kami sandingkan dengan tahun sebelumnya, karena memang ada yang sesuai target,” imbuhnya.
Dari hasil rapat dengan dinas terkait, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah catatan untuk bahan rekomendasi pada tahap selanjutnya dalam pembahasan LKPj Bupati Sampang 2019 tersebut.
“Sudah kami siapkan dalam bentuk laporan nantinya, salah satunya perlunya peran serta pemerintah dalam upaya menfasilitasi kemudahan perpanjangan surat kendaraan dan lainnya,” ujarnya.
“Sehingga dari catatan yang kami berikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Sampang melalui dinas terkait untuk peningkatan kinerja tahun selanjutnya,” tandasnya. (Abdul Wahed)
