SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Mulai awal pekan depan agenda kegiatan besar akan digelar di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan besar tersebut dipastikan berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak di satu tempat.
Seperti agenda Fun Bike yang akan dilaksanakan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPBD) Sidoarjo rencananya dilakukan pada Minggu (21/11/2021) pagi. Lalu pada Minggu (28/11/2021) giliran PC NU yang akan melaksanakan agenda Konferensi Cabang di Masjid Hasyim Asy’ari, di Kawasan Lingkar Timur dari kegiatan itu, informasinya akan dihadiri lebih dari 1.000 orang.
Namun disisi lain, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 60/2021 status PPKM Sidoarjo masih level 2. Karena capaian vaksinasi kategori lansia di kota delta belum mencapai ambang batas minimal 60 %. Namun validitas angka ini justru diragukan oleh Pengurus Cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PC LKNU) Sidoarjo.
“Ini yang bikin gaduh. Jika mengacu data di status vaksin kemkes (Kementerian Kesehatan-red), capaian vaksin 1 untuk kategori lansia di Sidoarjo justru sudah mencapai 94.335 orang atau setara dengan 62,87% per 15 November lalu. Sedangkn targetnya 150.044 orang,” kata Badruzzaman, Sekretaris PC LKNU Sidoarjo, Kamis (18/11/2021).
Menurut Badrus, sejak akhir Oktober lalu capaian vaksin dosis pertama untuk lansia tersebut sudah diatas 60%, tepatnya 90.696 orang atau sama dengan 60,45%. Badrus menambahkan, penetapan level ini sangat krusial karena menyangkut pembuatan kebijakan terkaitan pembatasan kegiatan publik.
“Dan kita semua tahu seberapa besar harga yang harus dibayar atas pembatasan tersebut,” ucap Badrus.
Kata Badrus penetapan level ini lebih cenderung sebagai insentif atas kapasitas pengendalian situasi pandemi Covid-19 di daerah. Namun jika bisa juga berbalik menjadi disinsetif’ hanya gara-gara keputusan yang berbasis pada informasi yang tidak tepat. Masalahnya semakin runyam ketika Gugus Tugas Pengendalian Pandemi Covid-19 Kabupaten Sidoarjo tidak punya data yang cukup sebagai pembanding untuk menyangkal penetapan status PPKM yang keliru tersebut.
“Sekarang ini, saya lihat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di Sidoarjo masih berstandar level 2. Jika ini diterapkan secara zakelijk, maka penyenggara kegiatan-kegiatan tadi juga harus mengacu pada aturan tersebut,” tukas Badrus. (Imam Hambali)
