BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dana Bantuan Politik (Banpol) di Kabupaten Bangkalan sampai saat ini masih belum jelas kapan dicairkan. Penyebabnya adalah karena Bupati Bangkalan tak kunjung menandatangani berkas Banpol tersebut. Hal itu tentu saja membuat geram sebagian Ketua Partai Politik yang ada di Bangkalan.
Salah satunya disampaikan oleh KH Nasih Aschal atau Ra Nasih Ketua DPD Partai Nasdem Bangkalan. Ia mengaku siap untuk segera meminta penjelasan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk mencairkan dana Banpol di Bangkalan.
“Kami akan meminta kejelasan dimana letak permasalahan yang mengakibatkan molornya pencairan dana Banpol. Kami akan mendatangi Bakesbangpol sampai Biro Hukum Setkab, kalau perlu Bapak Bupati Bangkalan akan kami temui,” ujarnya, Selasa (26/09/2017).
Ra Nasih mengatakan, akibat dari molornya dana Banpol banyak kegiatan partai yang masih belum bisa di realisasikan karena terkendala biaya. Ia berharap dan Banpol bisa segera dicairkan.
“Tapi kalau pencairannya nanti terlalu mepet kami juga akan berpikir ulang untuk memanfaatkannya karena ada resiko hukum yang juga harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Seharusnya lanjut Ra Nasih, pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mempunyai itikad baik untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Kalau demi masyarakat ya segera dicairkan,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Mahmudi. Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Bangkalan ia mengatakan sudah lama proposal dana Banpol diajukan, namun hingga kini belum ada respon. Informasi yang didengarnya adalah karena belum ditandatangani Bupati.
“Jika bulan Desember baru cair, kita akan berpikir ulang mengambil jatah tersebut. Terus untuk ngurus SPJnya kapan,” Ujarnya.
Sementara Ketua DPC Partai Golkar Bangkalan Mat Hari mengatakan akan segera mendesak Bupati melalui fraksi yang ada di DPRD.
“Karena di fraksi kita bergabung dengan PKS, maka kita akan mendesak melalui komisi maupun fraksi,” katanya.
Berbeda dengan 3 partai diatas. Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin terkesan acuh dengan molornya pencairan dana Banpol. Saat dihubungi ia mengatakan ada atau tidak ada Banpol PKS tetap bekerja.
“Di internal partai PKS Sendiri sudah ada iuran kader, jadi tidak tergantung dengan Banpol,” ujarnya.
Bahkan tak hanya terkesan acuh terhadap molornya Banpol, ia juga tidak peduli dengan penyebab molornya dana Banpol tersebut.
“Biarkan berjalan apa adanya, kalaupun tidak ditandatangani oleh Bupati, biarkan saja. PKS tetap akan terus bekerja, berkhidmad untuk ummat dengan kemandirian kita,” pungkasnya. (Zan/Lim)