Sumber Foto: JPRM
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Di sektor pertambangan, Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan. Deposit pertambangan di kabupaten Bangkalan adalah jenis pertambangan Galian A dan Galian C. Galian C seperti Batu Kapur, Phospat, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, Marmer, Dolomit dan Pasir Urug.
Untuk Batu Kapur, berdasarkan penelitian (eksplorasi) yang telah dilakukan, memenuhi syarat sebagai bahan baku industri semen dengan deposit produksi sepanjang 30 Tahun. Untuk Potensi pasir urug, deposit yang dimiliki yang tersebar di Desa Parseh Kecamatan Socah dan Desa Morombuh Kec. Kwanyar sangat siap dieksploitasi dalam rangka mendukung realisasi pengembangan wilayah/kawasan industri pasca selesainya Jembatan Suramadu.
Sedangkan potensi pertambangan galian A adalah minyak dan gas bumi (Migas). Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, potensi migas di wilayah darat (on-shore) terdapat di 13 Kecamatan 113 Desa Eksplorasi sesuai Uji Sesmic-2D oleh SMEC. Sedangkan potensi wilayah laut (off-shore) dan telah dieksplorasi oleh CODECO (sekarang PHE WMO) berada di wilayah lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi. (sumber: DPMPTSP Bangkalan).
Menarik untuk ditelisik adalah hasil dari produksi migas yang berada di blok West Madura Offshore (WMO) di lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi ini, karena ternyata hasil produksinya cukup besar dan tentu dengan nominal yang lumaian fantastis.
Bersarkan situs berita republika.co.id pada tanggal 25 Oktober 2017, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai operator di blok West Madura Offshore (WMO), mencatat bahwa produksi minyak dan gas di blok WMO mencapai 7.500 BOPD dan untuk gas bumi sebesar 120 MMSCFD.
Sementara harga minyak mentah dunia berdasarkan data dari situs hargaminyak.net pada tanggal 6 November 2017 adalah dikisaran USD 55,83/barel. Sementara nilai tukar rupiah dengan dollar AS saat ini ada dikisaran 13.400/USD. Sehingga dari hasil hitungan diketahui harga minyak mentah dunia per barelnya berkisar Rp. 748.122/barel. Sehingga omzetnya mencapai Rp. 5.610.915.000 atau 5,6 miliar rupiah perhari.
Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, untuk gas bumi PHE WMO memasok ke Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan Harga USD 7,2/MMBTU atau setara dengan Rp. 93,600. Jika dikalkulasi dengan produksi sebesar 120 MMSCFD, maka omzet PHW WMO mencapai Rp. 11.232,000.000 atau 11,2 M. Dengan perhiotungan tersebut, dalam setahun omzetnya mencapai sekitar 6 Triliun dari minyak dan gas. Sebuah penghasilan yang lumaian fantastis dan luar biasa dari bumi Bangkalan.
Sayangnya, penghasilan yang luar biasa tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar. Ekonomi masyarakat, yang notabene sebagai nelayan dan petani, seakan tak terdongkrak dengan hasil buminya yang mencapai triliunan itu. Meskipun PHE WMO mengaku telah mengeluarkan 1,7 M setiap tahun untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Hanya saja, pihak PHE WMO belum bersedia membuka dengan transparan kemana saja alokasi dana tersebut.
Pertanyaannya kemudian dimana peran pemda? Pemda atau pemkab dan DPRD Bangkalan dalam soal ini, memang terkesan acuh. Buktinya, hingga saat ini mereka mengaku belum mempunyai data tentang hasil buminya yang mencapai triliunan itu. Bahkan mereka juga bungkam meskipun dalam beberapa tahun terahir Dana Bagi Hasil (DBH) selaku daerah penghasil migas tidak pernah dibayar 100 persen dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang ditulis Jawa Pos Radar Madura menyebutkan, dari target Rp 30.359.408.400, hingga bulan September 2017 baru dikucurkan Rp 17.207.456.485. DBH yang dikucurkan ke daerah selalu lebih sedikit. Tidak sesuai pembagian yang sudah ditentukan pusat. Kamis (5/10/2017).
Padahal jika Pemda Bangkalan mau serius, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan sebagaimana Pemda Gresik saat ini. Sehingga hasil bumi yang triliunan itu bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa hal yang bisa dilakukan dianataranya adalah Pertama, meminta Quota Gas melalu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Biasanya, BUMD bisa membeli gas minimal 10% dari hasil produksi. Kedua, Onshore Receiving. Adalah satation penerimaan gas di darat untuk menerima gas yang dikirim dari laut. (Sekarang berada di Sidorukun Gresik). Ketiga, Onshore Base, adalah Jetty/pelabuhan kecil untuk mendukung operasi di laut (Sekrang juga berada di gresik). Keempat, Operation Office, adalah Kantor operasi untuk kordinasi di laut dan di darat, mantenance dan sebagainya. (redaksi)
