SUMENEP–Lingkarjatim.com, Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun 2020 dianggarkan Rp 2.407.906.810.512. Anggaran itu diluar bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Pendapatan APBD tahun 2020 tersebut dibawah APBD awal tahun 2019 yang mencapai Rp 2.441.433.293.417. Penurunan tersebut disebabkan bantuan keuangan Provinsi Jatim yang belum dianggarkan dalam rancangan APBD tahun 2020.
Dari total anggaran itu, diantaranya dari PAD tahun 2019 yang ditarget sebesar Rp 226.795.031.578. Dana Perimbangan tahun 2020 yang ditarget Rp 1.655.007.332.000. Serta pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp 507.849.446.933.
Sementara itu, belanja pada APBD Sumenep tahun 2020 dianggarkan Rp 2.717.686.239.383. Anggaran belanja itu naik jika dibandingkan tahun 2019 awal sebesar Rp 2.593.847.406.399.
Belanja itu, diantaranya terdiri dari belanja tidak langsung yang dianggarkan Rp 1.719.502.397.357 yang meliputi belanja pegawai, belanja bagi hasil/hibah/bansos/belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.
Belanja pegawai sendiri, dianggarkan Rp 1.032.889.277.025. Naik jika dibandingkan tahun 2019 senilai Rp 976.349.030.952. Belanja pegawai ini naik 5,79 persen. Belanja pegawai itu, kata Edy diantaranya gaji pegawai, termasuk pegawai rekrutmen tahun 2020 mendatang.
“Belanja pegawai itu termasuk gaji pegawai,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiadi ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (28/10).
Sedangkan belanja langsung pada APBD Sumenep tahun 2020 dianggarkan Rp 998.183.842.026. Anggaran itu berkurang jika dibandingkan dengan belanja langsung tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 1.035.061.966.368.
Dari anggaran pendapatan dan belanja itu, terdapat defisit sebesar Rp 310.034.428.872. Kata Edy, defisit itu terjadi karena bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur belum ada pada anggaran tahun 2020.
Kata Edi, saat ini prioritas peruntukan APBD Sumenep tahun 2020 masih untuk infrastruktur. “(prioritas) ya infrastruktur, seperti rumah sakit Arjasa,” kata mantan Kadis PU Bina Marga Sumenep itu.
Sedangkan peruntukan anggaran untuk wilayah daratan dan kepulauan di Sumenep masih proporsiaonal. Namun masih tinggi wilayah daratan yang mencapai sekitar 60 persen. “Ya daratan lah,” ucapnya. (Abdus Salam)
