SAMPANG, Lingkarjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan-KP) setempat mendapatkan bantuan bibit padi sebanyak 420 ton dari kemeterian pertanian. Hanya saja, jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan petani, hal itu berdasarkan dari jumlah lahan pertanian padi yang ada di kabupaten berjulul Kota Bahari itu.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) Disperta KP Sampang Nurdin membenarkan adanya reaslisasi bantuan bibit padi diwilayah kerjanya. Namun, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan petani.
Sebab, bantuan yang turun ke Sampang beberapa waktu lalu hanya 420 ton padi, dan itu hanya untuk 16 ribu hektar lahan. Sedangkan lahan padi di Sampang sekitar 47 ribu hektar. Jadi, sisanya petani harus membeli bibit padi sendiri.
“Bantuan bibit padi tahun ini hanya 420 ton, dan itu hanya mampu untuk 16 ribu hektar, kalau lahan padi di Sampang 47 hektar,” tuturnya, Selasa (16/11/21).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pengajuan bantuan bibit padi dari Dispertan-KP ke Pusat berdasarkan usulan kelompok melalui petugas atau penyuluh kecamatan sebayak 6 ribu ton, tetapi realisasinya 420 ton. Selain itu, bantuan iti tidak diberikan secara merata kepada semua Poktan yang ada di Sampang, sebab berdasarkan data pengajuan.
Adapun jumlah Poktan di Sampang sekitar 1.300 kelompok, cuma tidak semuanya menerima bantuan bibit, karena jumlah bibit yang diterima sedikit dibangdingkan jumlah lahan pertanian padi, yakni 47 ribu hektar.
“Kalau jumlah poktan yang menerima tidak hafal. Yang jelas, jumlah itu berdasarkan dari usulan poktan melalui penyuluhnya,” imbuhnya.
Kendati demikian, pendistribusian bantuan bibit padi dari masing-masing poktan jumlah yang diterima tidak sama. Cuma saat ditanya pastinya ia mengaku tidak tahu. Namun yang jelas bantuan itu gratis termasuk biaya transportasi dari kabupaten – kecamatan sudah ditanggu pemerintah.
“Pendistribusian bibit ini gratis, termasuk juga biaya transportasi ke Kecamatan setempat, kemudian kelompok itu mengambil sendiri ke kantor BPP Kecamatan,” pungkasnya. (Jamaluddin).
