SUMENEP, Lingkarjatim.com – Hingga saat ini, 17 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dipastikan belum menerima haknya. Pasalnya, saat ini masih ada 17 ribu kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi. Hal ini terungkap saat PMII Unija melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Sumenep.
Kapala Cabang Bank Mandiri Sumenep, Sony Minarsa mengatakan, saat ini, pihaknya bersama pihak terkait sudah menjangkau 252 desa dari 334 desa di Kabupaten Sumenep. Di desa yang dikunjungi itu, mayoritas KKS sudah terdistribusi, sehingga KPM sudah bisa menerima haknya yakni menerima BPNT.
Sementara itu, kata Sony, 82 desa tersisa, hingga saat ini belum bisa dia jangkau. Sehingga ada sekitar 17 ribu KKS di 82 desa yang hingga saat ini belum terdistribusi. Akibatnya, KPM belum bisa mendapatkan haknya dari program BPNT. Desa itu, rata-rata di wilayah kepulauan.
“Namun 82 desa yang memang belum kita sentuh karena keterbatasan waktu, tenaga, koordinasi dan lain-lain, memang ini menjadi PR kami,” kata Sony kepada wartawan, Kamis (23/01).
“Jadi murni sebenarnya yang tidak tersalur ada 17 ribu, yang memang belum kami terjun ke lapangan,” tambahnya.
Sony menjelaskan, alasan utama dari lambatnya distribusi KKS itu karena mepetnya waktu distribusi yang sudah ditentukan Kementerian Sosial RI. Batas akhir distribusi stater pack tersebut hingga tanggal 21 Desember 2019 lalu. Sedangkan launching di tingkat kabupaten baru dilaksanakan tanggal 14 November 2019.
Dia mengklaim, sebenarnya, pihak Bank Mandiri bersama tim dari pemerintah sudah bekerja maksimal. Namun karena beberapa kendala, distribusi itu menjadi lambat. Tanpa spesifik, Sony menyebut kendala itu mulai dari hal yang bersifat politis di desa maupun non politis.
Lebih lanjut, Sony juga mengatakan, sebenarnya, ada sekitar 30 ribu KKS yang tidak terdistribusi. Dari itu, 13 ribu diantaranya gagal salur karena memang tidak terserap dengan berbagai alasan. Namun, 17 ribu tersisa, memang masih ngendap di Bank Mandiri.
Untuk itu, kata Sony, pihaknya bersama Tikor BPNT Kabupaten Sumenep akan berupaya untuk mengajukan perpanjangan pendistribusian KKS ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dengan harapan, Kemensos bisa mengakomodir kebutuhan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat tersebut.
“Sampai detik ini, Tikor Kabupaten, dinsos dan kantor pusat Bank Mandiri sedang memohonkan perpanjangan distribusi KKS,” ucapnya. (Abdus Salam).
