Mohammad Rasul Ketua Panwaslu Sidoarjo
SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Money politik dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan atensi oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sidoarjo pada pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.
Hal ini dikatakan Mohammad Rasul Ketua Panwaslu Sidoarjo. Ia menghimbau pada pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 tidak boleh ternodai dengan perilaku yang tidak benar dan melanggar aturan yang ada.
“Potensi terbesar yang akan mengancam adalah politik uang dan mobilisasi ASN,” terangnya, Selasa (19/6/2018).
Rasul menjelaskan, untuk mengantisipasi ancaman kecurangan seperti itu Panwaslu Sidoarjo telah menyiapkan sebanyak 3.239 personel.
Personel ini terdiri dari panwaskab sampai pengawas TPS. Pengawasan terhadap pemangku kekuasaan di tingkat desa menjadi fokus pengawasan dikarenakan bahwa pintu masuk money politik dikhawatirkan melalui pihak penguasa di tingkat Desa.
“Selain itu bahwa kewenangan kekuasaan yang ada di desa di khawatirkan disalahgunakan untuk merugikan salah satu paslon,” paparnya.
Menurutnya, para personel itu telah dibekali dengan langkah-langkah pencegahan dan penindakan atas money politik terutama di tingkat Desa dan RT/RW.
Terkait mobilasi ASN, kata Rasul dikhawatirkan melakukan pelanggaran dengan menggunakan kelembagaan yang ada. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga juga menjadi fokus pengawasan.
“Harapannya bahwa Demokrasi adalah pilihan bangsa dan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya, sehingga demokrasi menjadi suatu bentuk peradaban,” tandasnya. (Ham/Atep/Lim)
