Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima saat menerima 230 sertipikat
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima 230 sertifikat tanah dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Gusmin Tuarita. Sertifikasi tanah ini merupakan target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
“Sebanyak 230 sertifikasi tanah ini baru pertama,” kata Gusmin, selepas upacara peringatan Hari Agraria Nasional di kantor wilayah BPN Provinsi Jatim, Senin (25/9/2017).
Menurut Gusmin, jumlah sertifikasi tanah akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain tanah masyarakat, tanah yang disertifikatkan juga termasuk tanah aset pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Jatim. “Dalam rangka untuk penertiban aset-aset pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jatim, kami antusias ke depan akan lebih baik dalam,” kata Gusmin.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan percepatan sertifikasi tanah. “Sebelumnya pernah mendapat sertifikat tanah sebanyak ini. Bahkan ini rekor baru ada sertifikat untuk pemerintah kota/kabupaten sebanyak ini,” ujarnya.
Kedepan, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyatakan akan terus berupaya agar tanah-tanah milik Pemkot bisa sesegera mungkin tersertifikatkan. “Untuk tahun ini, pemkot menargetkan ada 700 sertipikat. Saya coba kejar di masa jabatan saya, seluruh tanah pemkot bisa sertifikatkan. Progress nya sekarang sudah 20 an persen, dulu ketika saya masuk hanya 2 persen,” ujarnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menambahkan, BPN selama ini mendukung Pemkot Surabaya untuk pengamanan aset-aset pemkot. “Bentuknya, BPN membantu mempercepat proses sertifikasi tanah aset pemkot. Sehingga sertipikat nya bisa lebih banyak,” ujarnya.
Selama ini, jelas Ekawati Rahayu, BPN telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi. Menurutnya, untuk persyaratan yang biasanya rigid, tetapi kini untuk proses setifikasi aset lebih disederhanakan. Bahwa cukup pernyataan wali kota perihal tanah tersebut adalah aset pemkot. “Seperti yang disampaikan bu wali, BPN memberikan kemudahan untuk pengerusan sertipikat aset. Terutama BPN Surabaya I, mereka melakukan terobosan luar biasa sehingga bisa cepat. Belum pernah sebanyak ini,” sambung mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini.
Dari 230 sertipikat tanah yang diserahkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur, Yayuk menjelaskan itu merupakan aset hasil pengadaan tanah untuk jalan dan taman. Untuk jalan termasuk Jalan Luar Lingkar Barat dan untuk taman yakni taman bambu runcing. “Untuk akhir tahun ini, harapan nya bisa selesaikan 700 sertipikat. Sekarang sudah 250 sertipikat. Harus ngebut karena tinggal tiga bulan lagi,” sambungnya. (Mal/Lim)
