SUMENEP, Lingkarjatim.com — Anggota DPRD Sumenep, Akis Jasuli memberikan warning terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) di kabupaten setempat. Hal itu agar bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran.
“BLT DBHCHT yang melekat di Dinas Sosial harus dipastikan tersalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ada,” kata dia.
Dia menuturkan, BLT DBHCHT memang selau dianggarkan setiap tahunnya. Anggaran ini bersumber dari DBHCHT yang dikucurkan Kementerian Keuangan ke Kabupaten Sumenep.
Untuk itu, kata dia penerima bantuan tersebut harus sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Ia mencontohkan, penerima itu diantaranya petani tembakau ataupun buruh tani, ataupun buruh rokok dan sejenisnya.
“Istilahnya harus dipastikan sudah dilakukan verifikasi data sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Politisi Partai Nasional Demokrat tersebut.
Akis juga menjelaskan, pihaknya tidak ingin mendengar ada riak-riak terkait protes penerima BLT DBHCHT ini. Yakni, harus dilakukan validasi secara maskimal. “Validasi secara benar dan akurat, biar tidak ada masalah,” tuturnya.
Mantan Aktifis Malang itu mengungkapkan, bantuan tersebut juga harus tepat jumlah. Yakni, volume nominal dana yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga, manfaatnya terukur kepada penerima.
“Sebab, tahun sebelumnya ada ramai dugaan pemotongan di beberapa tempat. Sehingga, tidak menerima utuh. Makanya, tahun ini jangan sampai terjadi,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta penyaluran bantuan DBHCHT itu harus mengikuti aturan. “Kami tidak ingin bantuan ini menjadi bancaan oknum yang tidak bertanggungjawab. Jadi, validasi penerima harus dilakukan, termasuk pengawasan dalam penyaluran,” tukasnya. (Abdus Salam)
