SURABAYA, Lingkarjatim.com – Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim), Dakelan mengatakan Harus dilakukan reformasi total di tubuh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pusat dan Daerah. Menurutnya Reformasi ini bisa dimulai dari dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor dan kedua, bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus.
“Seknas FITRA dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah, meminta Presiden harus menjadikan ini sebagai momentum reformasi BPK. Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati,” katanya kepada Lingkarjatim.com, Senin (29/052017)
Dikatakan Dakelan, Penangkapan dua Auditor Utama BPK oleh KPK ialah pukulan telak bagi lembaga auditor negara, baru seminggu BPK serahkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2016 kepada Presiden, sekarang Auditor Utamanya ditangkap KPK. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ke Presiden pun semakin yakin diragukan keabsahannya karena WTP rasa WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
“Penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara. Dalam kasus E-ktp juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana,” kata Alumni UNAIR ini
Dia menambahkan, Metodologi audit BPK harus dirubah, outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. “Tetapi selain menemukan kerugian negara audit Kementrian PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) juga perlu audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunannya” tandasnya. (Sul/diq)