BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terkait penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahap II, Rabu, (16/03/2022).
Sejatinya, KMPD merencanakan akan melakukan aksi unjuk rasa ke pemkab Bangkalan untuk menyatakan bahwa mereka menolak penundaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Namun karena beberapa hal, aksi turun jalan tersebut terpaksa dirubah menjadi audiensi.
“Tuntutan kami adalah pilkades ini tidak ditunda. Kami menolak penundaan pilkades ini karena kami ingin pembangunan di Bangkalan tetap berjalan dan efisien,” ujar koordinator audiensi, Munawir.
Dia juga mengatakan, hasil audiensi dengan pemerintah daerah tidak menemukan titik terang karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepemahaman.
Alasan-alasan yang dibangun oleh pemda masih sangat ngambang dan tidak memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat.
“Alasan pemda tidak logis dan tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga kami tetap menolak penundaan Pilkades ini,” tambahnya.
