NASIONAL, Lingkarjatim.com – Kabar tentang rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar kian santer menyebar dalam beberapa hari terakhir.
Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait kapan rencana itu akan direalisasikan. Padahal, sinyal penaikan harga BBM itu sudah lama diperlihatkan oleh sejumlah menteri.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan sudah mulai menyinggung berat beban subsidi energi dan kompensasinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satunya, pada saat acara doa dan zikir peringatan HUT ke-77 RI pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu, Jokowi semakin intens menyinggung semakin besarnya subsidi dan kompensasi BBM. Anggaran yang semula Rp 170 triliun untuk tahun anggaran 2022 membengkak menjadi Rp 502 triliun lebih.
“Sekarang sudah Rp 502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu,” katanya saat itu.
Beratnya beban subsidi dan kompensasi itu pun semakin nyaring disuarakan oleh sejumlah menteri. Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, misalnya, mengatakan pemerintah tak akan bisa menanggung beban subsidi Pertalite dan Solar yang terus menggunung.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan malah langsung blak-blakan menyatakan Presiden Jokowi akan mulai mengumumkan naiknya harga BBM bersubsidi di kisaran tanggal 22-28 Agustus 2022.
“Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini,” ujarnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, (19/08/2022) lalu.
Namun ketika memasuki periode waktu yang disebut tadi, Presiden Jokowi tak kunjung mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan mengutarakan adanya opsi-opsi yang tengah dibahas pemerintah untuk menyikapi jebolnya APBN karena beban subsidi dan kompensasi energi.
Saat rapat dengan para anggota dewan di Gedung DPR pada 23 Agustus 2022, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memiliki tiga opsi dalam menangani jebolnya dana subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperi pertalite dan solar.
Opsi tersebut adalah menaikan harga, mengendalikan volume konsumsi, dan menambah anggaran dana subsidi energi mencapai Rp 198 triliun.
Berikutnya, saat konferensi pers virtual pada Senin, 29 Agustus 2022, Sri Mulyani mengumumkan tambahan anggaran sebagai bantalan sosial seniai Rp 24,17 triliun.
Bantalan sosial berupa pengalihan subsidi BBM itu terdiri atas bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU dan pemberian subsidi untuk sektor transportasi.
Seiring berjalannya waktu, semakin santer beredar kabar pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan pemerintah per 1 September 2022.
Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal kemungkinan harga BBM segera naik, seusai ditanya apakah ada kemungkinan pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan pada 31 Agustus 2022.
Menjelang rencana pengumuman itu, berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ramai dipadati masyarakat, baik yang mengendarai sepeda motor maupun mobil.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting memastikan antrean panjang ini bukan disebabkan minimnya stok BBM di SPBU, tapi sebatas kekhawatiran terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 1 September 2022. Masyarakat ditengarai melakukan panic buying.
“Ini lebih kekhawatiran masyarakat akan penyesuaian harga. Untuk stok di terminal kami pastikan mencukupi,” ujar Irto.
Hingga hari ini tanggal 02 September 2022 belum ada juga pengumuman kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah. Presiden Jokowi kemarin menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar belum diumumkan karena finalisasi perhitungan soal besar kenaikan dan juga dampaknya ke masyarakat belum rampung dilakukan oleh pemerintah.
“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi kepada media saat kunjungan ke tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022.
