Tanpa Program, Dana Banpol Hanura Sampang Dipertanyakan

Ilustrasi

SAMPANG, Lingkarjatim.com – Carut marut realisasi anggaran dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Partai Hanura Kabupaten Sampang menjadi salah satu alasan hengkangnya sejumlah kader dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) setempat. Padahal dana banpol digunakan untuk menunjang kebutuhan keuangan partai dalam menjalankan program kerja selama satu tahun.

“Dalam satu tahun tidak pernah ada kegiatan kepartaian yang menggunakan dana banpol, bahkan kalaupun ada program, rata-rata dimintai sumbangan oleh DPC,” kata Tohar mantan PAC Hanura Kecamatan Camplong, Kamis (11/7/2019).

Pihaknya menduga masalah stempel yang dipegang langsung DPC hanya untuk proses pencairan bantuan tersebut, terlebih mayoritas PAC tidak diberitahu proses pencairannya.

“Harusnya ada keterbukaan diinternal partai, tapi ini tidak, semua tertutup, kami hanya diberi ruang diinternal PAC,” tambahnya.

“Padahal ada Rp 103 juta pertahun dana itu diperuntukkan untuk kepartaian, makanya saya meninggalkan partai karena tidak transparan dan tidak komitmen,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Sampang Sugianto mengklaim bahwa proses pencairan dan realisasi Banpol sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari syarat pengajuan hingga pencairan.

“Memang ada sebagian PAC yang tidak aktif, seperti Camplong, sehingga kami tidak melibatkannya dalam kegiatan, bahkan untuk Pileg kami fungsikan dari DPC langsung,” kelitnya.

“Bukan tidak ada program kegiatan, tapi memang tidak diketahui oleh PAC Camplong sendiri,” timpalnya.

Tak hanya itu, pihaknya mengaku dalam realisasi anggaran untuk kegiatan kepartaian difokuskan pada tingkat DPC, sedangkan untuk PAC hanya menjadi kepanjangan tangan untuk program kegiatan.

“Umumnya hanya untuk DPC, dan sudah sesuai,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa ada sepuluh partai di Sampang yang berhak mendapatkan dana tersebut, yakni, PKB Rp 232 juta, Gerindra Rp 216 juta, Demokrat Rp 176 juta, Hanura Rp 103 juta, dan PBB Rp 97 juta. Kemudian, PKS Rp 83 juta, Nasdem Rp 74 juta, PPP Rp 290 juta, PAN Rp 64 juta, dan PDIP Rp 65 juta. (Hyd/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here