Putusan PSU Pilkada Sampang Catatan Merah Bagi Pj Bupati

Pelantikan PC PMII Sampang di aula BPU Sampang

SAMPANG, Lingkarjatim.com – Putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Sampang, menjadi salah satu indikasi catatan merah bagi Pj Bupati Sampang H. Jonathan Judianto. Ia dinilai gagal mensukseskan Pilkada Sampang tahap pertama dengan keluarnya putusan MK.

Pernyataan tersebut langsung disampaikan Majelis Pembina Cabang (Mabincab) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang saat diskusi dengan tema “Quo Vadis demokrasi di Sampang” di Aula Balai Pertemuan Umum (BPU), di Jl Trunojoyo Sampang, Rabu (19/9/18).

Tamsul Ketua Mabincab PC PMII Sampang mengatakan PSU Pilkada Sampang merupakan salah satu putusan MK yang mengulang semuanya dari awal kembali karena DPT dianggap tidak logis dan tidak valid.

“Padahal selain penyelenggara yang harus bertanggungjawab untuk memperbaiki secara teknis, kemudian yang jauh lebih penting salah satu tugas Pj Bupat sebagai PNS/ASN yang ditugaskan Gubernur Jawa Timur untuk mensukseskan Pilkada Sampang sampai terpilihnya Bupati definitif,” ujarnya.

Menurutnya PSU Pilkada Sampang yang aka dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 itu membutuhkan biaya yang cukup mahal

“Akibatnya biaya yang harus dikeluarkan para calon juga besar, sehingga siapapun yang terpilih nanti akan berdampak tidak optimalnya pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat, jadi lagi-lagi yang dirugikan semua rakyat Sampang,” jelasnya.

Lanjut Tamsul penunjukan Pj Bupati Sampang sangat murah, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kampanye dan lain-lain seperti pemilihan Bupati-Wakil Bupati saat Pilkada. Oleh sebab itu, mengantarkan proses demokrasi di Kabupaten Sampang menjadi tugas penting Pj Bupati disela-sela transisi Bupati devinitif yang dipilih langsung.

“Pak Jonathan dari sisi kinerja yang berkaitan dengan persoalan sosial masyarakat terkait warga yang tidak memiliki rumah tak layak huni, warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sangat cepat merespon, namun persoalan merubah mindset birokrasi di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih gagal,” tambah Tamsul.

Ditempat yang sama Pj Bupati Sampang H. Jonathan Judianto yang hadir dalam diskusi dan pelantikan PC PMII Sampang, menjelaskan tema diskusi yang diangkat “Quo Vadis demokrasi di Sampang” sangat menarik dan penting untuk demokrasi Sampang.

“Bicara demokrasi setidaknya ada tiga alat ukur yang harus dilihat. Pertama bagaimana kondisi kebebasan sipil, mengenai kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat. Kedua bagaimana kondisi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik. Dan yang ketiga bagaimana kondisi Kelembagaan demokrasi seperti partai politik yang ada,” Jelasnya.

Pelantikan PC PMII Sampang dan diskusi publik, dihadiri PB PMII, PKC PMII, Pj Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang dan jajaran Forkompinda. (Hol/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here