BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) memang masih satu tahun lagi. Namun suhu politik terus semakin panas.
Akhir-akhir ini muncul fenomena perang kaos di media sosial Facebook.
Munculnya fenomena itu diawali dengan viralnya kaos dengan tulisan #2019GantiPresiden. Gerakan itu dilakukan oleh kelompok yang kontra dengan Presiden Jokowi.
Seakan tak mau kalah, kubu sebelah yang tak lain adalah pendukung Jokowi membuat gerakan dengan kaos bertuliskan #2019TetapJokowi.
Fenomena baru itu mendapat perhatian dari pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam
“Bentuk perlawanan dengan cara membuat kaos dengan tager ganti presiden atau tidak itu masih dalam batas kompetisi sehat dan masih cerdas,” ujarnya, Selasa (10/4/2018).
Menurutnya pemilih Indonesia memang didominasi oleh masyarakat yang biasanya menyampaikan ekspresi politiknya dengan cara yang kalem dan tersembunyi.
Adanya kampanye baru model kaos tersebut akan mendorong tumbuhnya budaya politik yang vulgar jika hal itu dilakukan dengan batas yang wajar.
“Akan bagus juga untuk peradaban politik kita agar lebih terbuka dan mendorong pemilih rasional,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (Fisib) UTM itu mengatakan didalam kerangka demokrasi hal itu masih di nilai biasa dan wajar.
“Saya rasa masih dalam batas wajar dan bisa mendorong perdebatan rasional, saya pikir akan membuka ruang perdebatan publik yang positif,” jelasnya.
Namun jika tujuan dari gerakan itu adalah untuk mengolok-olok dengan dasar ingin menjatuhkan lawan, maka kata pria asal Lamongan itu sudah masuk politik hitam.
“Sebenarnya itu memang yang bahaya,” katanya.
Lebih lanjut kata Surokim, orang bikin produk seperti kaos tujuannya pasti ingin mendapat keuntungan dengan produk tersebut laku terjual.
“Yang laku biasanya yang cerdas dan kreatif, menyentil tapi tidak bikin orang marah, coba cek aja kaos joger, dagadu, kaos di bali itu karya cerdas, kreatif dan itu laku,” ujarnya.
Ia menambahkan kalau kaos tersebut dibuat oleh salah satu lawan politik dalam hal ini Paslon yang bertujuan untuk mengolok-olok dan menyerang tak berdasar itu tidak benar.
“Itu tugas Bawaslu, dan Bawaslu bisa bertindak,” jelasnya. (Zan/Lim)