Kinerja Tak Serius, DPR RI Bakal Evaluasi KPU Jatim

Fandi Utomo (kanan) Wakil Ketua Komisi II DPR RI

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur kembali disorot. Kali datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo, yang menyatakan akan mengevaluasi kinerja KPU Jatim terkait minimnya sosialisasi terkait Pilgub Jatim 2018.

“Sebenarnya bukan KPU Jatim saja, tapi kami akan mengevaluasi seluruh kinerja KPU secara nasional,” kata FU, sapaan akrabnya, di sela Sarasehan Kebangsaan dengan Tema “Menggelorakan semangat nasionalisme pemuda milenial” di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (27/12).

Sosialisasi KPU Jatim terkait Pilgub Jatim memang minim. Ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC) pada Desember 2017. Ada sebanyak 43,4 persen masyarakat di Jatim belum mengetahui bahwa 2018 akan digelar Pilgub.

Dari 940 responden, sebanyak 408 orang masih belum mengetahui tentang pilgub Jatim yang akan diselenggarakan di tahun 2018. Kemudian, 66,6 persen sisanya atau 532 responden sudah paham bahwa pilgub bakal diselenggarakan tahun depan.

Selama ini, KPU Jatim sendiri telah melakukan sosialisasi dengan menggelar jalan sehat untuk sosialisasi pilkada Jatim. Harapannya, metode sosialisasi yang dilakukan itu bisa diekspose oleh wartawan, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat.

Namun, kata FU, model sosialisasi gerak jalan tidak efisien. Karena, kata dia, model sosialisasinya seperti itu tidak akan maksimal dan kurang mengena untuk masyarakat. “Mestinya KPU sosialisasi bisa menggandeng media massa, tentu lebih mengena. Karena pilkada ini menyangkut soal-soal prosedural yang harus dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Politisi dari partai Demokrat ini memberi contoh sosialisasi soal E-KTP. Penggunaan E-KTP pada Pemilu 2019 mutlak dilakukan. Meski, pada pilkada 2018 masih dimungkinkan menggunakan surat keterangan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

“Tapi, surat keterangan dispendukcapil itu sebetulnya adalah mereka yang sudah melakukan perekaman. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar dapat dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.

Sosialisasi pilkada Jatim, lanjutnya, seharusnya dilakukan bulan Juli. Sekarang ini, pembentukan penyelenggaraan seharusnya sudah sampai di tingkat kecamatan. “Saya kira sosialisasi harus sudah jalan. Karena tidak mungkin paralel dengan kampanye bulan Pebruari nanti,” kata FU. (Mal/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here