Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Blokir 800 Situs Berisi Hoaks

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (kiri) dan Soekarwo Gubernur Jatim setelah rapat koordinasi kemanan dan ketertiban Jatim

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memblokir 800 situs atau wibsite berisi konten berita hoaks, ujaran kebencian SARA, dan kampanye hitam.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi-potensi kerusuhan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jatim.

“Situs yang sudah kami tutup jumlahnya ada sekitar 800. Situs itu bisa mengacaukan, makanya kita take down karena itu melanggar UU ITE,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, setelah rapat koordinasi kemanan dan ketertiban Jatim, Selasa (20/3).

Machfud mengatakan pihaknya akan terus mengantisipasi hal-hal buruk jelang Pilkada Serentak 2018 di Jatim. Salah satunya memetakan daerah-daerah rawan konflik di Jatim, seperti Madura, Materaman, dan Tapal Kuda.

“Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi hal-hal buruk. Untuk sementara kategori penilaian kerawanan untuk Jatim masih sedang saja, tidak terlalu rawan. Ya semoga Jatim aman, sejuk,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku berkomitmen untuk memerangi pemberitaan palsu atau hoaks.

“Pemprov Jatim siap memerangi pemberitaan palsu atau hoaks, karena itu bisa merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen bersama untuk merumuskan memerangi hoaks,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Komitmen memerangi hoaks, lanjut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, harus disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak serta merta mempercayai pemberitaan yang beredar dari sumber yang belum pasti.

“Kami (Pemprov Jatim, red), akan memberikan dukungan penuh dan serius terhadap kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan bahaya hoaks,” kata Pakde Karwo.

Menurut Pakdae Karwo, ada berbagai cara untuk memerangi hoaks, salah satunya adalah dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, dan kerjasama dari berbagai kalangan mulai Polisi, TNI, mahasiswa, dosen, tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).

“Kita semua harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar selalu bijak dalam menyikapi pemberitaan, sehingga tercipta suasana yang damai dan kondusif. Dalam penyebarluasan informasi juga perlu peran serta dari media massa. Masyarakat luas harus tahu bahwa Pemerintah memiliki komitmen penuh dalam memerangi hoaks,” ujarnya. (Mal/Lim)

Leave a Comment