SUMENEP–Lingkarjatim.com, Wacana interpelasi DPRD Sumenep terhadap Bupati Sumenep, terkait Perbup Sumenep 54/2019 yang mengatur tentang Pilkades semakin terdengar samar. Bahkan sejumlah fraksi pengusul terkesan menghindar saat mau diwawancarai terkait interpelasi.
Salah satu Pimpinan DPRD Sumenep dari fraksi Demokrat, Indra Wahyudi seakan acuh tak acuh ketika hendak ditanya terkait tindak lanjut interpelasi oleh sejumlah media usai menemui massa aksi dari Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih di Gedung DPRD Sumemep.
Padahal, fraksi Demokrat merupakan salah satu pengusul hak interpelasi dari lima fraksi pengusul. Empat fraksi lainnya yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi Gerindra, dan fraksi Nasdem Hanura Sejahtera.
“Bentar-bentar, ini masih ada pertemuan, nanti ya,” kata Indra saat hendak diwawancarai sembari menuju ruang Ketua DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir, Selasa (08/10).
Seperti diberitakan sebelumnya, lima fraksi mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Sumemep terkait Perbup Pilkades. Sejumlah fraksi menilai banyak permasalahan yang harus diklarifikasi.
Sementara itu, sebelumnya, ketua DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir mengatakan, hak interpelasi tersebut belum dibahas dilevel pimpinan DPRD. Saat ini, DPRD Sumenep fokus pada pembentukan alat kelengkapan dewan. Termasuk Bamus yang disebut bakal menjadi wadah pembahasan terkait rencana tindak lanjut interpelasi.
“Darimana kita harus memulai?, sementara alat kelengkapan DPR lainnya seperti Bamus tidak ada. Karena menurut saya ini sesuatu hal yang perlu diuji, itu tidak bisa serta merta,” kata Hamid, Juma’at (04/10) lalu.
“Nanti setelah selesai, Bamus ada, nanti kami akan mengadakan rapat pimpinan terkait surat-surat yang dari fraksi,” tambah anggota DPRD Sumenep lima periode itu. (Abdus Salam)
