Soekarwo Ketua DPD Partai Demokrat Jatim
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo menegaskan, pihaknya tidak berwenang memberikan keputusan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2019. Meskipun Pakde juga merupakan anggota Majelis Tinggi DPP PD.
“Saya tidak ada kapasitas (mendukung, red) kepada siapa-siapa,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Senin (30/7).
Pakde Karwo menjelaskan, pada 9 Juli lalu, pihaknya diwakili Sekretaris DPD PD Jatim Renville Antonio untuk menghadiri rapat di DPP. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh unsur partai di tingkat daerah.
“Partai menginstruksikan kepada masing-masing pengurus partai di daerah untuk menyampaikan tiga hal,” katanya.
Para fungsionaris diminta untuk memberikan pertimbangan di antara tiga hal terkait pencapresan Agustus mendatang. Pertama, bergabung dengan koalisi Joko Widodo. Kedua, memilih dengan koalisi Prabowo Subianto. Sedangkan ketiga, membentuk poros alternatif lain.
Hasilnya, mayoritas pengurus Demokrat di Jatim merekomendasikan untuk mengusung Jokowi pada pilpres mendatang. “Kami hanya menyampaikan apa fakta yang kami peroleh di tingkat pengurus daerah,” tuturnya.
Pakde Karwo juga angkat bicara terkait isu pengunduran dirinya dari partai berlambang Mercy tersebut. Informasi terkait pengunduran diri tersebut hanyalah isu belaka.
“Nggak ada itu. Namanya isu, kok ditanggapi. Pelajaran pertama yang saya dapat sebagai wartawan dulu (Surabaya Post-freelance), serius ini, ketika zamannya Bu Azis. Yang boleh diterima wartawan itu data, kemudian dianalisis jadi informasi. Isu itu tidak boleh dimasukkan,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pakde Karwo menegaskan bahwa pihaknya masih berkomitmen untuk mendukung seluruh instruksi partai. Termasuk untuk mengamankan suara Demokrat di pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 mendatang.
Kepatuhan tersebut diantaranya dengan menjalankan instruksi partai untuk melakukan persiapan menjelang pemilihan presiden. Misalnya, dengan menyerap aspirasi terkait calon presiden sesuai dengan keinginan masyarakat dan kader Demokrat di Jawa Timur.
“Proses yang berjalan di daerah disebut demokratis. Kami memberikan pilihan, kemudian dipilih masing-masing secara mandiri dan diri sendiri,” pungkasnya. (Mal/Lim)
