SUMENEP, Lingkarjatim.com – Persoalan pemilu 2019 di Kecamatan Masalembu, Sumenep, Jawa Timur semakin pelik. Setelah sempat mendapat rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Masalima dari Bawaslu Sumenep, kini persoalan baru santer beredar.
Salah satu calon legislatif (Caleg) DPRD Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII (Masalembu, Raas, dan Sepudi) yang berasal dari Kecamatan Masalembu diduga menjadi saksi salah satu pasangan capres-cawapres.
Adalah laki-laki berinisial AB, salah satu caleg Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diduga menjadi saksi salah satu capres-cawapres. Tak tanggung, dia diduga menjadi saksi pasangan Prabowo-Sandi. Padahal, Hanura merupakan salah satu partai koalisi pengusung pasangan Jokowi -Ma’ruf.
Kabar yang beredar itu dibenarkan oleh Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalembu. Rusiyono salah satu anggota PPK Masalembu saat dihubungi melalui sambungan telephone nya menuturkan, Caleg DPRD Sumenep berinisial AB itu menjadi saksi pasangan Prabowo-Sandi.
“Secara aturan, caleg itu tidak boleh jadi saksi,” kata Rusiyono, salah satu anggota PPK Masalembu saat dikonfirmasi melalui sambungan telephonenya, Selasa (7/5/2019).
Kata dia, AB menjadi saksi di Desa Sukajeruk. Bahkan AB juga ikut tandatangan pada C1 Plano Capres-Cawapres. Namun AB tidak ikut tandatangan untuk jenis pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
“Kami sempat bersitegang, karena memang aturannya tidak boleh. Kebetulan waktu itu saya yang pimpin (rapat) pleno,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, AB mengaku telah mengundurkan diri aebagai caleg DPRD Sumenep Dapil VII. Namun pada faktanya, saat penghitungan diketahui AB masih mendapat suara. “Nah, ini kan tidak benar sudah. Kami sudah sibuk tidak urus itu, maka saksi yang diusulkan diterima,” ucapnya.
Jangankan menurut aturan, kata dia secara etik ketika caleg menjadi saksi saat pemilihan berlangsung itu sudah tidak benar. Sehingga pihaknya sempat bersitegang dengan AB.
“Lagian, sangat aneh caleg partai Hanura yang koalisi dengan Jokowi malah menjadi saksi Prabowo. Terlepas dari itu, secara etik sangat tidak elegan menjadi saksi,” tukas pria yang mejabat anggota PPK bidang SDM ini. (Lam/Lim)