PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Ketua Komisi B DRRD Provinsi Jawa Timur, Aliyadi Mustofa menggelar serap aspirasi dengan Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan di pelabuhan beranta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Rabu (25/10/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala UPT Pelabuhan Pasongsongan, Ketua ANI Pamekasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta puluhan nelayan setempat.
Para nelayan yang hadir nampak puas, karena bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada Dinas terkait melalui kegiatan yang digelar oleh Ketua Komisi B DRRD Provinsi Jawa Timur.
Adapun keluhan atau aspirasi yang disampaikan diantaranya, mau memiliki pelabuhan yang memadai, meminta proses izin kapal dipermudah dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih belum mencukupi.
“Saya kesini didampingi oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Mereka saya bawa ke sini agar mereka tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan para nelayan,” kata Ketua Komisi B DRRD Provinsi Jawa Timur, Aliyadi Mustofa.
Melalui forum tersebut, sudah kita urai bersama dimana kira-kira problem permasalahan yang kadang-kadang menjadi suatu hambatan.
“Dari sekian problem yang ada menjadi PR kita bersama , baik Pemprov Jatim, DPRD Provinsi, kemudian dinas terkait untuk bisa mendampingi para nelayan sehingga bisa mendapatkan izin itu,” tambahnya.
Soal pelabuhan, lanjut Aliadi, pihaknya akan meminta kepada Pemprov Jatim agar pembangunan pelabuhan Branta Pesisir itu segera diusulkan dan dibangun mulai tahun 2024 mendatang.
“Saya sudah perintahkan tadi pembangunan ini sudah harus bisa mulai di tahun 2024, karena kami juga punya kewajiban, punya kewenangan memberikan anggaran itu. Jadi mereka yang mengusulkan kami yang menyetujui, tetapi harus dimunculkan dulu usulannya itu, ada tidak usulan pelabuhan Branta Pesisir ini, kalau tidak ada lucu dikasih anggaran nanti kami akan ikut berjuang,” paparnya.
Sementara untuk perizinan, pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan stakeholder Pemprov Jatim.
“Sebentar lagi kita akan mengundang Dinas perhubungan dan dinas kelautan sehingga kita cari celah mana saja yang menghambat masyarakat saudara-saudara kita ini kesulitannya di mana. Jadi kalau hanya sebatas pembicaraan nggak selesai ini harus ketemu dulu baru kita lihat di mana persoalannya lalu kita urai bersama-sama,” tutupnya.
Terpisah, Ketua ANI Pamekasan, Wardani meminta kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim agar memperjuangkan nasib nelayan. Seperti pembangunan pelabuhan Branta Pesisir.
“Kita minta fasilitas pelabuhan. Karena kami selama ini belum punya pelabuhan yang sesuai kebutuhan nelayan. Kita ibaratkan punya sapi tapi gak punya kandang,” pungkasnya. (Supyanto Efendi).
