JATIM, Lingkarjatim.com – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan aksi walk out saat sidang paripurna penyampaian nota jawaban Gubernur Jatim atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD Jatim tahun 2021, Senin (27/09/2021).
Sebelum diwarnai aksi walk out, sidang paripurna tersebut memang berlangsung alot. Usai wakil Gubernur Jatim Emil Dardak membacakan Jawaban Eksekutif mewakili Gubernur Jatim, hujan interupsi muncul dari para anggota dewan.
Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani, Mathur Husyairi menjelaskan, hujan interupsi hingga aksi walk out sejumlah anggota dewan itu merupakan akumulasi kekecewaan anggota dewan terhadap Pemprov Jatim selama ini.
Menurutnya, banyak hal yang memicu hal tersebut, salah satunya terkait perubahan APBD Jatim tahun 2021 yang dinilai mendahului.
“APBD Jatim 2021 ini sudah dilakukan perubahan mendahului berdasarkan pergub 49 tahun 2021. Sudah 5 kali dilakukan perubahan mendahului. Nah untuk melegitimasi itu, mereka harus melakukan P-APBD 2021. Nah saat ini lah terjadi pembahasan,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Selain itu, dia juga mengatakan, di KUA-PPAS yang diterima anggota dewan ada pinjaman daerah sekitar Rp 33 milyar, tapi oleh Pemprov Jatim disajikan dalam KUA-PPAS bunganya nol.
“Ini kan aneh, pinjaman tapi bunganya nol,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, posisi defisit anggaran APBD Jatim melebihi toleransi dari kementerian keuangan yang seharusnya berkisar 5 persen. Sementara defisit APBD Jatim tembus di angka 11 persen.
Selama ini timgar provinsi selalu menyatakan bahwa APBD Jatim minus, hampir koleb dan alasannya selalu karena refikusing karena covid-19. Tapi di lain kesempatan, mereka menyampaikan bahwa refikusing itu hanya terjadi untuk perjalanan dinas, mamin, ATK dan tunjangan penghasilan.
“Tapi di luar itu bersiluweran data-data aspirasi yang kita kawal dari hasil reses berupa usulan-usulan dari konstituen dan tokoh masyarakat banyak dikurangi tanpa penjelasan dari SKPD masing-masing,” tambahnya.
