Tahapan Pilkades, Legislatif mendadak panggil DPMD Sampang

Ketua Komisi I DPRD kabupaten Sampang, Nasafi

SAMPANG, Lingkarjatim.com – Selang satu hari pasca pemanggilan camat se-kabupaten Sampang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang berencana melayangkan surat pemanggilan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Ketua komisi I DPRD kabupaten Sampang, Nasafi mengatakan bahwa wacana pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bentuk keseriusan legislatif untuk membantu dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan bulan November mendatang.

“Dalam minggu ini kami (DPRD, red) akan melayangkan surat pemanggilan kepada OPD terkait, dengan agenda rapat koordinasi persiapan pra pelaksanaan Pilkades,” katanya. 05/10/19.

Ia juga mengatakan pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan dari DPMD Kabupaten Sampang tentang kesiapan Pemkab Sampang, serta mengkonfirmasi tentang isu yang berkembang dikalangan masyarakat beberapa hari terakhir soal tahapan seleksi Pilkades tersebut.

“Memang ada informasi yang berkembang dimasyarakat, salah satunya tentang penarikan uang administrasi dari setiap pribadi bakal calon peserta, anggaran dan semua kebutuhan Pilkades,” tambahnya.

“Kami hadir untuk meluruskan informasi yang berkembang saat ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara utuh pasca pemanggilan nantinya,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pemanggilan kepada OPD terkait guna memastikan sejauh mana kesiapan dan persiapan Pemkab Sampang untuk melaksanakan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. “Jangan sampai kesiapan calon dibawah tidak dibarengi dengan persiapan Pemkab Sampang, karena dari awal sering terjadi kesimpangsiuran, iya salah satunya perubahan jadwal dan jumlah desa peserta,” imbuhnya.

Tak selesai disana, Politisi senior partai PAN itu juga memastikan akan terus melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk dari sisi keamanan dan lainnya, sehingga pelaksanaan Pilkades serentak nantinya dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bukan hanya DPMD saja, intinya semua pihak yang terlibat langsung juga perlu koordinasi bersama,” tuturnya. (Abdul Wahed)

Leave a Comment