SAMPANG, Lingkarjatim.com – Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang periode 2019-2024 menggelar reses perdana di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Kegiatan reses tersebut dijadikan kesempatan bagi para wakil rakyat bertatap muka sekaligus menyerap apa yang menjadi usulan program dilapangan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah.
Salah satunya Alan Kaisan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sampang yang turut melakukan kegiatan reses di Dapil III (Kedungdung dan Robatal) mengatakan bahwa serap aspirasi masyarakat merupakan program yang wajib di lakukan oleh semua anggota DPRD Kabupaten Sampang guna menjaring dan menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan fungsi pengawasan.
“Sebagai anggota dewan kegiatan reses ini wajib kita laksanakan guna meyerap aspirasi masyarakat, artinya semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita bisa mendengar dan menyuarakan secara langsung,” katanya.
Dari beberapa aspirasi yang dilontarkan oleh masyarakat yang hadir, ada dua pokok pembahasan yang memiliki perhatian khusus, yakni tentang pertanian dan kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Sampang
“Kekeringan dan pertanian menjadi hal yang biasa terjadi di Kabupaten Sampang, dan ini saya rasa bukan untuk dibiasakan tapi harus ada solusi konkrit bagaimana dua masalah ini dapat teratasi,” tambahnya.
“Selanjutnya yakni tentang infrastruktur dan beberapa poin lainnya, nah ini akan menjadi konsen kami untuk dibawa dalam setiap pembahasan program untuk kegiatan di tahun yang akan datang,” timpalnya.
Tidak kalah penting yakni ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Sampang, pasalnya program berkelanjutan seakan-akan terputus pada satu sektor, lapangan pekerjaan tersedia tapi terkendala modal, modal tersedia tapi pengembangan sektor lanjutan terputus.
“Tadi ada yang bicara tentang budidaya lele, ada lapangan untuk beternak tapi terkendala modal, ada yang sudah memiliki modal tapi tidak bisa menjual kepasaran, nah ini menjadi rantai distribusi produksi yang terputus,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilainya karena kurangnya perhatian serius dari pemerintah daerah tentang produk unggulan yang ditelurkan oleh masyarakat di Kabupaten Sampang sendiri, pemerintah lebih terfokus kepada program yang bersifat pelatihan namun tidak berkelanjutan.
“Program pembangunan pemberdayaan masyarakat harusnya menjadi program utama untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat secara langsung,” tegasnya.
“Kami berharap suara masyarakat ini menjadi awal perjuangan keterwakilan suara untuk bersama mengawal program kegiatan di Kabupaten Sampang kedepan,” tukasnya.
(Abdul Wahed)
